Arsip : June 2011


30/06/2011

KNPI Kalbar Keluarkan Petisi Dorong RUU BPJS

Polkam / Kamis, 30 Juni 2011 Metrotvnews.com, Pontianak: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Barat mengeluarkan petisi rakyat untuk mendukung Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi undang-undang. "Kami tak ingin lagi orang tak mampu, fakir miskin, anak telantar tidak bisa berobat karena tidak punya uang," kata Ketua KNPI Kalbar Muhammad Adi Cahyono di Pontianak, Rabu (29/6). Selengkapnya »
30/06/2011

RUU BPJS Dianggap Tak Langgar UUD 45

Jakarta : Penerapan wajib iuran bagi setiap warga negara untuk jaminan sosial sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 17 Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai sudah sejalan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Selengkapnya »
30/06/2011

Implementasi UU SJSN Jamsostek Siap Laksanakan 5 Program Jaminan Sosial

Kamis, 30 Juni 2011 PT Jamsostek (Persero) diharapkan bisa melaksanakan program jaminan sosial secara komprehensif dengan manfaat yang optimal bagi tenaga kerja. Selengkapnya »
30/06/2011

Apa Kata Mereka

Kamis, 30 Juni 2011 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono Jamsostek Terus Tingkatkan Pelayanan Saya mengapresiasi kinerja PT Jamsostek (Persero) yang secara konsisten memberikan manfaat tambahan kepesertaan untuk pekerja di luar program utama jaminan sosial, seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). Selama ini, Jamsostek juga melaksanakan program lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja peserta. Selengkapnya »
30/06/2011

Pembahasan RUU BPJS Buruh Ancam Tarik Dana JHT

Kamis, 30 Juni 2011 JAKARTA (Suara Karya): Kalangan pekerja/buruh mendolak isi rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sedang dibahas pemerintah dan DPR sebagai implementasi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selengkapnya »
27/06/2011

Pembahasan RUU BPJS Pemerintah dan DPR Rusak SJSN

JAKARTA (Suara Karya) : Rencana pemerintah dan DPR membentuk dua badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) untuk mengimplementasikan UU Nomor 40 Tahun 2004 akan merusak sistem jaminan sosial yang sudah berjalan. Apalagi rencana ini berimplikasi pada peleburan empat BPJS yang ada saat ini menjadi dua BPJS yang dibentuk berdasarkan program jaminan sosial. Selengkapnya »
27/06/2011

Beasiswa Jamsostek Buat Pelajar Tak Mampu

Harian Terbit, JAKARTA : PT Jamsostek (Persero) se-wilayah Jakarta Timur, memberikan bantuan Rp 75 juta berupa beasiswa kepada kepada 150 pelajar dari keluarga kurang mampu serta bantuan alat-alat kesehatan dan nonkesehatan. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Walikota Jakarta Timur, Krisdianto, Kamis (23/6). Selengkapnya »
27/06/2011

RUU BPJS Picu Rush Rp143 Triliun

Harian Terbit, JAKARTA : Sekretaris Perusahaan PT Taspen (persero) Faisal Rachman mengungkapkan akan terjadi rush atau atau penarikan besar-besaran dana Jaminan Hari Tua (JHT) menyusul rencana penyusunan lembaga baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang masih menuai pro kontra. Selengkapnya »
27/06/2011

BPJS Tidak Dapat Dipailitkan

JAKARTA : Pemerintah dan DPR sepakat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak dapat dipailitkan.Namun,BPJS bisa dibubarkan jika masa mendatang terdapat badan baru. Kesepakatan itu terungkap dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) BPJS di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis( 23/6) malam. Selengkapnya »
24/06/2011

Kesejahteraan Rakyat RUU BPJS Buatan Asing

Jumat, 24 Juni 2011 JAKARTA (Suara Karya): Reformasi pelaksanaan jaminan sosial harus sesuai dengan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tepatnya memperluas cakupan untuk masyarakat yang selama ini belum terlindungi program jaminan sosial. Selengkapnya »
24/06/2011

Putusan MK Masuk RUU BPJS

Jumat, 24 Juni 2011 JAKARTA : Putusan MahkamahKonstitusi( MK) yangmembatalkan Pasal 5 ayat (2),(3),dan (4) UU 40/2004 tentang Sistem JaminanSosialNasional(SJSN) dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam konsideran Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS).  Selengkapnya »
24/06/2011

Jamsostek Maksimalkan Pelayanan Peserta Melalui KUP

Kamis, 23 Juni 2011 Sidoarjo, Bhirawa : PT Jamsostek (Persero) Wilayah VI memaksimalkan pelayanan kepada peserta dengan mengoperasikan Kantor Unit Pelayanan (KUP) di sejumlah daerah strategis dan potensial di Jawa Timur. Selengkapnya »
24/06/2011

Soal BPJS, DPR Akan Panggil Jamsostek

Kamis, 23 Juni 2011 JAKARTA, (PRLM). : Komisi IX DPR dalam waktu dekat akan memanggil PT Jamsostek dan PT Askes terkait pembentukan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kedua BUMN ini dinilai berpengalaman mengelola asuransi sosial dan akan didengarkan aspirasi dan masukannya. Selengkapnya »
24/06/2011

Perbesar Porsi Obligasi, Jamsostek Menargetkan Imbal Hasil 12,68% Tahun Ini

Kamis, 23 Juni 2011 JAKARTA : Tenaga kerja Indonesia boleh bersorak-sorai bergembira. Pasalnya, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) menetapkan target imbal hasil investasi lebih tinggi dari tahun lalu. Direktur Investasi Jamsostek, Elvyn G. Massasya mengatakan target imbal hasil tahun ini sebesar Rp 11,1 triliun atau setara 12,68% dari total investasi. Selengkapnya »
23/06/2011

PEMBAHASAN RUU BPJS Sofjan: Jangan Paksakan Penerbitan Suatu UU

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah diharapkan berhati-hati dalam merumuskan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Apalagi jika ternyata pemerintah tak mampu melaksanakan amanat UU Nonmor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini. Selengkapnya »
23/06/2011

150 Siswa Dapat Bewas Siswa Dari Jamsostek

CAKUNG (Pos Kota) – Beasiswa senilai Rp75 juta dibagikan kepada 150 siswa oleh PT Jamsostek se-Jakarta Timur (Jaktim) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 484 Jakarta, Rabu (22/6). Selain itu, disumbangkan pula alat-alat kesehatan dan non kesehatan kepada sejumlah klinik dan puskesmas setempat. Selengkapnya »
22/06/2011

Terkait Implementasi Sistem Jaminan Sosial, Kalangan Pekerja Tolak Pembentukan 2 BPJS

Harian Terbit, JAKARTA : Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban mengatakan, kalangan pekerja menolak rencana pemerintah dan DPR membentuk dua badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang akan dituangkan dalam rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPJS. Selengkapnya »
22/06/2011

SJSN Tak Jamin Rakyat Bebas Biaya Kesehatan

Harian Terbit, JAKARTA :  Mantan Menteri Kesehatan yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Siti Fadilah Supari tetap bersikukuh Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak menjamin rakyat bebas dari biaya kesehatan. Selengkapnya »
22/06/2011

KAJS Ancam Jika Jaminan Sosial Nasional Tak Dilaksanakan

Rabu, 22 Juni 2011 Jakarta, Pelita : Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mendesak pemerintah segera melaksanakan jaminan sosial nasional. Kalau pemerintah tetap mengabaikan, KAJS bersama seluruh rakyat akan melakukan penolakan dan perlawanan total secara massif di seluruh pusat bisnis, ekonomi, dan industri di seluruh Indonesia. Selengkapnya »
22/06/2011

Implementasi SJSN Pemerintah Lebih Baik Bentuk BPJS Baru Untuk Masyarakat Miskin

Rabu, 22 Juni 2011 JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah disarankan membentuk badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang baru untuk melayani jaminan sosial bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Ini lebih baik dibanding merencanakan akan mentransformasi atau melebur empat BPJS yang ada saat ini. Dalam hal ini, pembentukan BPJS baru direalisasikan terkait dengan peserta yang akan dilindungi program jaminan sosial. Selengkapnya »
22/06/2011

Pembentukan BPJS Baru Mendesak

Rabu, 22 Jun 2011 Daripada melebur empat BPJS yang ada saat ini, pemerintah disarankan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang baru untuk melayani jaminan sosial bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Ini lebih baik dibanding melebur yang ada saat ini. Dalam hal ini, pembentukan BPJS baru direalisasikan terkait dengan peserta yang akan dilindungi program jaminan sosial, kata Ichsanuddin Noorsy, ekonom di Jakarta, kemarin. Selengkapnya »
21/06/2011

Pekerja SPBU Gas di Bone Minta Jamsostek

BONE, UPEKS : Puluhan pekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang bergerak di bidang pengisian gas elpiji mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bone, untuk memberlakukan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Selengkapnya »
21/06/2011

BUMN Asuransi Sulit Dilebur

JAKARTA : Rencana penggabungan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi dinilai sulit dilaksanakan.Jika empat BUMN ini yaitu PT Askes, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Jamsostek bergabung, akan merugikan pesertanya. Selengkapnya »
21/06/2011

Jamsostek Harus Berbeda Dengan BPJS

Kabarindonesia : PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) nampaknya tidak mau melebur dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pasalnya, fungsi Jamsostek hanya mengakomodir hak pekerja yang rutin membayar iuran dengan memotong gaji pekerja oleh perusahan. Selengkapnya »
21/06/2011

Implementasi SJSN Pekerja: Berdayakan BPJS yang Ada

JAKARTA (Suara Karya): Kalangan pekerja menolak rencana pemerintah dan DPR membentuk dua badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang akan dituangkan dalam rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPJS. Rencana pemerintah ini dinilai tidak masuk akal dan hanya memperburuk situasi pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Selengkapnya »
21/06/2011

Rencana Pembentukan 2 BPJS Timbulkan Masalah Baru

JAKARTA (Suara Karya): Rencana pembentukan dua badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), seperti usulan pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang BPJS, dipastikan akan menimbulkan masalah baru. Selengkapnya »
20/06/2011

Pembahasan RUU BPJS Beri Masukan, Hotbonar Surati Menkeu

Senin, 20 Juni 2011 JAKARTA (Suara Karya): Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengaku sudah menyurati Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait kajian implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ini termasuk evaluasi serta rekomendasi terkait rencana penerbitan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Surat kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo ini ditembuskan ke tujuh menteri terkait lainnya. Selengkapnya »
20/06/2011

Larangan Rangkap Jabatan di BPJS

JAKARTA : Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam Rapat Kerja (Panja) terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (RUU BPJS), menyepakati dilarangnya anggota dewan pengawas dan organ pelaksana merangkap jabatan. Selengkapnya »
20/06/2011

Asuransi Kesehatan Menko Kesra: Rumah Sakit Harus Siap Laksanakan SJSN

Senin, 20 Juni 2011 CIREBON (Suara Karya): Menko Kesra HR Agung Laksono mengingatkan seluruh rumah sakit agar bersiap melaksanakan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sebuah sistem yang mengharuskan negara memberikan jaminan sosial bagi setiap warga negara. Ini terkait dengan UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN. Selengkapnya »
20/06/2011

Dewan Pengawas BPJS Disepakati

Senin, 20 Juni 2011 JAKARTA : Pemerintah dan DPR menyepakati pengaturan mengenai Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kesepakatan itu tertuang dalam rapat Panitia Kerja (Panja) pada 15-17 Juni 2011 di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor. Selengkapnya »
17/06/2011

Peleburan PT Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes Perlu Dipikirkan Matang

Jumat 17 Juni 2011 Jakarta, Pelita : Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengatakan, wacana menggabungkan badan asuransi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) tunggal, perlu dipikirkan secara matang. Selengkapnya »
17/06/2011

Modal Awal BPJS Rp2 Triliun

Jumat 17 Juni 2011 JAKARTA :  Pemerintah siap mengucurkan dana Rp2 triliun dari APBN untuk modal awal badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) I (jangka pendek). Adapun modal untuk BPJS II (jangka panjang) akan dibahas selanjutnya. Selengkapnya »
17/06/2011

Transformasi Aset Jaminan Sosial Dilakukan Serentak

Jumat 17 Juni 2011 JAKARTA : Rapat lanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (RUU BPJS) memutuskan, transformasi aset keempat BPJS yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) dan lima program jaminan sosial (jamsos) harus dilakukan secara serentak. Selengkapnya »
17/06/2011

Seribuan Massa Akan Tiba di Jakarta Desak Sahkan BPJS

Jumat 17 Juni 2011 RATUSAN buruh, mahasiswa koalisi LSM yang tergabung dalam Koalisi Aksi Jaminan Sosial (KAJS) sejak Kamis (16/6) melakukan aksi jalan kaki (long march) dari Bandung menuju Istana Presiden dan gedung DPR Jakarta. Selengkapnya »
16/06/2011

Jamsostek Siapkan Dana Subsidi TK-LHK Rp3,7 Miliar

Harian Terbit, JAKARTA : Direktur Keuangan, PT Jamsostek (persero) Myra S.R. Asnar, mengatakan, potensi pekerja sektor informal atau tenaga kerja di luar hubungan kerja (TK-LHK) menjadi peserta Jamsostek cukup besar. Jumlahnya sekitar 65,77 persen dari 73,20 juta orang angkatan kerja atau 65,77% dari angkatan kerja. Selengkapnya »
16/06/2011

Dana Rp 100 Triliun di Jamsostek Itu Milik Pekerja, Pak !!!

Kamis. 16 Juni 2011 Pemerintah dan DPR hampir menyepakati pembentukan dua badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dalam rancangan Undang-Undang tentang BPJS yang hingga saat ini masih dalam pembahasan. RUU BPJS sendiri merupakan salah satu petunjuk pelaksana implementasi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selengkapnya »
16/06/2011

BPJS Harus Perjelas Jaminan Buruh

Kamis, 16 Juni 2011 JAKARTA : Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mendesak agar perlindungan terhadap buruh dan pekerja tidak tetap segera diperjelas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Untuk itu, poin mengenai iuran dan sanksi bagi perusahaan atau lembaga yang tidak membayarnya mesti masuk dalam RUU tersebut. Selengkapnya »
16/06/2011

DPR Bantah RUU BPJS Didominasi Konsultan Asing

RMOL. Ketua Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSNI) Hotbonar Sinaga mengingatkan pemerintah dan DPR bahwa pengesahan UU BPJS sebagai penjabaran UU SJSN jangan hanya diputuskan demi mengejar tenggat 15 Juli 2011. Dikuatirkan, jika terburu-buru diputuskan UU itu akan bernasib sama dengan UU SJSN yang tidak implementatif. Selengkapnya »
15/06/2011

Seluruh Direktorat dan Kanwil Jamsostek Telah Terima ISO 9001

Rabu, 15 Juni 2011 Jakarta, Pelita  : Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengatakan, dengan sertifikasi yang diterima Jamsostek Kantor Wilayah IV Jawa Barat dan Banten serta kantor wilayah lainnya beserta kantor-kantor cabang di bawahnya, bisa menghadirkan pelayanan berskala internasional. Selengkapnya »
15/06/2011

Pembentukan FKI Investasi BUMN Capai Rp 330 Triliun

Rabu, 15 Juni 2011 JAKARTA (Suara Karya): Menteri BUMN Mustafa Abubakar meresmikan pembentukan Forum Komunikasi Investasi Badan Usaha Milik Negara (FKI BUMN). Lembaga ini bertujuan untuk menjembatani investasi di antara BUMN dengan potensi dana yang dapat dihimpun hingga mencapai Rp 330 triliun. Selengkapnya »
15/06/2011

BUMN Asuransi Tidak Dimerger

Rabu, 15 Jun 2011 Bandung : DIREKTUR Utama (Dirut) PT Jamsostek (Persero), Hotbonar Sinaga, menegaskan menjelang berlakunya Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), empat BUMN yakni Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen dipastikan tidak akan dimerger oleh pemerintah. Selengkapnya »
15/06/2011

Jamsostek Kanwil Jabar Banten Terima Sertifikat ISO 9001

Rabu, 15 Juni 2011 Lima kantor cabang di wilayah kerja Jamsostek Kanwil IV Jabar Banten, menerima sertifikat sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001 2008. Penyerahan dilakukan oleh SGS Indonesia selaku pemegang kuasa sertifikat ISO kepada Dirut Jamsostek, Hotbonar Sinaga. Adapun lima kantor cabang yang menerima sertifikat itu masing-masing Kacab Bandung 1, Kacab Bekasi, Kacab Tanggerang 1, Kacab Serang dan Kacab Sukabumi. Sertifikat ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kapabilitas organisasi dan memperkokoh posisi Jamsostek sebagai salah satu badan penyelenggara jaminan sosial yang setara dengan sistem jaminan sosial internasional dalam manajemen mutu, ujar Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga, Senin (13/6) malam. Selengkapnya »
15/06/2011

Angger P Yuwono Pengamat Asuransi, Memang Bakal Ada Benturan

Rabu, 15 Juni 2011 Persoalan apa yang masih harus dituntaskan dalam masalah BPJS? Ini kan satu khazanah nasional dan memengaruhi hajat hidup masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan proteksi jaminan sosial. Maka, otomatis juga membutuhkan implementasi yang sesuai dengan harapan masyarakat dan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Selengkapnya »
14/06/2011

4 BUMN Asuransi Dilebur Jadi 2 BPJS

Selasa 14 Juni 2011 Jakarata, (PR) : Pemerintah dan Komisi IX DPR akhirnya sepakat melebur 4 BUMN asuransi menjadi dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selengkapnya »
14/06/2011

Empat BUMN Asuransi Dilebur

Selasa, 14 Juni 2011 Oleh M Ikhsan Shiddieqy, Fernan Rahadi Usulan penggabungan empat BUMN dianggap belum tuntas. JAKARTA : Pemerintah dan DPR sepakat membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Organ Pengawas, dan Organ Pelaksana BPJS dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Komisi IX DPR sepanjang pekan lalu. Sebagai akibatnya, seluruh program asuransi sosial yang terdapat di empat BUMN secara bertahap akan dilebur. Selengkapnya »
14/06/2011

Pelayanan Jaminan Sosial Kanwil IV Jamsostek Raih ISO 9001:2008

Selasa, 14 Juni 2011 BANDUNG (Suara Karya): PT Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah (Kanwil) IV (Jawa Barat dan Banten) meraih sertifikat sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2008 dari badan sertifikasi internasional SGS Indonesia. Selengkapnya »
14/06/2011

Too Early For SBY To Claim Success At ILO Meeting

Tuesday, June 14, 2011 Labor protection activists said President Susilo Bambang Yudhoyono should refrain from making grandiose statements about Indonesias labor condition at an ILO meeting in Geneva on Tuesday. Selengkapnya »
13/06/2011

Tak Kan Berhenti Jamsostek Dihujat

Sabtu, 11 Juni 2011 Di dunia ini hampir tidak pernah ada pembongkaran lembaga jaminan sosial karena akan menimbulkan risiko dan masalah baru Jakarta (ANTARA News) : Beberapa hari terakhir muncul artikel dan pemberitaan yang terkesan memojokkan PT Jamsostek dari seorang profesor di beberapa media nasional. Lalu, kami bertanya-tanya,  seperti itukah gambaran PT Jamsostek di mata masyarakat. Selengkapnya »
13/06/2011

Jamsostek, Taspen, Asabri, Askes Bakal Dilebur

Senin, 13/06/2011 Jakarta : Pemerintah dan Komisi IX DPR akhirnya sepakat melebur 4 BUMN asuransi menjadi dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selengkapnya »
13/06/2011

Pekerja Informal Semakin Berminat Ikut Jamsostek

Minggu, 12 Juni 2011 KEMAYORAN (Pos Kota) : Kepeseertaan sektor informal atau tenaga kerja di luar hubungan kerja (TKLHK) semakin berminat menjadi peserta Jamsostek. Selengkapnya »
13/06/2011

Jamsostek Menjaring Pekerja Informal

Minggu, 12 Juni 2011 JAKARTA: PT Jamsostek menjaring peserta dari tenaga kerja di luar hubungan kerja atau pekerja sektor informal dalam forum publik Pekan Raya Jakarta dan pameran lainnya, menyusul realisasi sektor itu baru mencapai 595.861 orang per April 2011. Menurut Kepala Biro Humas PT Jamsostek M. Sarjan Lubis, tenaga kerja luar hubungan kerja (TKLH) merupakan program yang dikembangkan BUMN ini untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi sebanyak mungkin masyarakat dalam berbagai forum publik. Selengkapnya »
13/06/2011

Jamsostek Membayar Klaim Sekitar Rp 22,3 Miliar

Minggu, 12 Juni 2011 TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK : PT Jamsostek Pontianak, Kalimantan Barat hingga Juni 2011 ini, telah membayar santunan sebesar Rp 22,362 miliar. Pembayaran tersebut di antaranya pada 337 kasus kecelakaan kerja, 521 kasus kematian dan jaminan hari tua sebanyak 2.407 kasus. Selengkapnya »
13/06/2011

RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BUMN Mana Yang Harus Mati?

INILAH.COM, Jakarta : Saat ini banyak karyawan BUMN di bidang asuransi dan pensiun yang jantungnya deg-degan. Maklum, jika RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) disetujui DPR, besar kemungkinan PT Taspen, PT Jamsostek, PT Askes dan PT Asabri akan dilebur. Selengkapnya »
13/06/2011

Pengumuman Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Pasuruan

Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) Pasuruan akan melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan gedung kantor dengan prakualifikasi, adapun ketentuan dan persyaratannya adalah sebagai berikut : Selengkapnya »
10/06/2011

Hambatan RUU BPJS

PEMBAHASAN RUU BPJS, di tingkat Panja DPR dikabarkan masih alot. Meskipun sudah ada kemajuan, waktu yang tersisa bisa menjadi hambatan. Perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah juga masih ada kendala. Meskipun pernah ada kabar, pemerintah menghendaki adanya 2 (dua) BPJS, untuk program jangka panjang dan program jangka pendek, keberadaan 4 (empat) BUMN yang selama ini telah mengelola program jaminan sosial masih dipertahankan. Sementara DPR menghendaki wadah tunggal BPJS. Perbedaan pendapat, dengan demikian masih menganga. Bagaimana DPR dan pemerintah bisa mencapai titik temu dalam waktu yang sudah semakin singkat ini? Selengkapnya »
10/06/2011

4 Lembaga Asuransi Pelat Merah Berpotensi Dilebur

Pemerintah DPR sepakati draf awal RUU BPJS OLEH IRVIN AVRIANO A Bisnis Indonesia JAKARTA Format awal RUU badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang disepakati pemerintah dan DPR memunculkan peluang penggabungan empat lembaga asuransi pelat merah. Selengkapnya »
10/06/2011

Pemerintah Jamin UU BPJS Beres 2011

JAKARTA : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjamin pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) beres secepatnya sesuai jadwal. Selengkapnya »
10/06/2011

Pekerja Sektor Informal Andalan Peserta Jamsostek

PEKERJA sektor informal atau tenaga kerja di luar hubungan kerja (TK-LHK) menjadi andalan penambahan kepesertaan jaminan sosial di masa mendatang, mengingat jumlahnya yang begitu banyak di Indonesia. Selengkapnya »
09/06/2011

Tujuh Poin Krusial Berhasil Disepakati

SETELAH melalui perdebatan alot, pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati tujuh hal krusial dalam Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU BPJS yang digelar di salah satu hotel bintang lima di Jakarta,dini hari kemarin. Selengkapnya »
09/06/2011

Peserta Jamsostek Bisa Beli Pangan Murah

Harian Terbit, CIKARANG : Direktur Utama PT Jamsostek (persero) Hotbonar Sinaga mengatakan di tengah melambungnya harga pangan terutama beras, minyak goreng dan gula, peserta Jamsostek bisa mendapatkannya dengan harga miring (lebih murah 8 persen dari harga pasar). Selengkapnya »
09/06/2011

Kecelakaan Kerja Berhubungan Dengan Sarana K3

JAKARTA (Waspada): Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori mengatakan, sejumlah studi yang dilakukan mengenai kecelakaan kerja menyimpulkan, kasus kecelakaan kerja sangat berhubungan dengan tingkat kesadaran pengusaha untuk melaksanakan dan memberikan sarana serta fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Selengkapnya »
08/06/2011

Buruh Ancam Duduki Disnakertrans Bogor

Bogor, Warta Kota : Ratusan buruh kontrak di sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga di kawasan Industri Sentul, Kecamatan Citeureup, Bogor mengancam akan menduduki kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Kabupaten Bogor. Selengkapnya »
08/06/2011

Manfaat Kepesertaan Jamsostek Pekerja Bisa Beli Sembako Lebih Murah

BEKASI (Suara Karya): Pekerja peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan PT Jamsostek (Persero) kini bisa membeli bahan pangan pokok (sembilan bahan pokok/sembako) di bawah harga pasar. Selengkapnya »
08/06/2011

Pergulatan Sopir, Kondektur , dan Pengojek

Kami ini pekerja mandiri. Semua tergantung usaha sendiri. Jika bukan kami sendiri, siapa lagi yang harus memayungi hidup kami? Berharap dari pemerintah, entah harus menunggu sampai kapan? Mereka menyiapkan rute yang lebih pasti Selengkapnya »
08/06/2011

Angka Kecelakaan Tinggi, Jamsostek Bayar JKK Rp401,2 Miliar

Harian Terbit, JAKARTA : Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori, memaparkan, jumlah angka kasus kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi rata-rata mencapai 411 kasus per hari. Ironisnya, itu menimpa pekerja usia produktif yang bisa mengakibatkan cacat seumur hidup hingga kematian. Selengkapnya »
08/06/2011

Jamsostek Kembangkan Manfaat Pangan

JAKARTA : PT Jamsostek (Persero) memberikan manfaat baru bagi pesertanya berupa manfaat pangan (food benefit). Untuk merealisasikan manfaat ini, Jamsostek menggandeng Perum Bulog dan PT Bank Bukopin Tbk membuka gerai yang diberi nama Warung Jambu. Selengkapnya »
08/06/2011

DPR Hindari Produk Turunan RUU BPJS

JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat menginginkan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bersifat lengkap dan menyeluruh, sehingga tidak perlu dibantu dengan ketentuan pelaksanaan seperti keputusan presiden atau peraturan pemerintah. Selengkapnya »
07/06/2011

Kecelakaan di Lokasi Kerja Tetap Dominan Dalam 5 Tahun Terakhir

JAKARTA Kasus Kecelakaan kerja di dalam perusahaan masih menyumbang angka terbesar dalam 5 tahun terakhir. Selengkapnya »
07/06/2011

Efektivitas Asuransi Kesehatan Bagi Perusahaan

Pada edisi Minggu lalu, saya sudah menyampaikan pembahasan tentang perlindungan asuransi jiwa dalam bentuk income protection, yang notabene merupakan bagian dari kompensasi perusahaan kepada karyawan, dan itu merupakan bagian penting dalam strategi pengembangan SDM. Selengkapnya »
06/06/2011

Jumlah Kasus Program JHT Jamsostek Menurun

Jakarta, Pelita : Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, jumlah kasus yang ditangani dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) menurun dalam dua tahun terakhir. Selengkapnya »
06/06/2011

BPJS Harus Wakili Kepentingan Tripartit

Harian Terbit, JAKARTA : Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (persero) Ahmad Ansyori mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus memenuhi karakteristik yang bisa mewakili kepentingan tripartit (wakil pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah). Selengkapnya »
06/06/2011

Klaim JHT di Jamsostek Capai Rp32,11 Triliun

Harian Terbit, JAKARTA : Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengungkapkan sejak 33 tahun berdiri, hingga saat ini pihaknya paling banyak melayani kasus Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yakni sebanyak 290.069.137 kasus dengan nilai mencapai Rp4,54 triliun. Selengkapnya »
01/06/2011

Perlindungan Jamsostek Kasus Kecelakaan Kerja Masih Tergolong Tinggi

JAKARTA (Suara Karya) : Angka kasus kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. Sebagian besar kasus kecelakaan kerja bahkan menimpa kelompok usia produktif. Padahal kecelakaan kerja sendiri bisa mengakibatkan cacat seumur hidup hingga kematian. Selengkapnya »
01/06/2011

BPJS Berbentuk Nirlaba

JAKARTA : Pemerintah menyetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berbentuk nirlaba. Namun, pemerintah tidak akan melebur lembaga jaminan sosial yang ada menjadi satu. Selengkapnya »
01/06/2011

37 Kepala Daerah Terima Sertifikat K3

JAKARTA : Sebanyak 37 kepala daerah terdiri dari 11 gubernur, 16 bupati, dan 4 wali kota mendapatkan sertifikat penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 11 gubernur tersebut di antaranya Gubernur Jawa Timur, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan tengah, dan Sumatera Selatan. Selengkapnya »
01/06/2011

Pemerintah Kekeuh Kepesertaan dan Iuran Tak Diatur UU BPJS

Jakarta, Pelita : Pemerintah masih bersikeras Bab yang mengatur tentang Kepesertaan dan Iuran seperti tertuang dalam draft Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) dihapuskan. Pemerintah menginginkan pengaturan mengenai dua hal itu cukup melalui peraturan pemerintah (PP), dan atau peraturan presiden (Perpres). Selengkapnya »
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan