Berita Terkini
Arsip : February 2011
28/02/2011
Dr. Prijono Tjiptoherijanto Komisaris PT Jamsostek (Persero)
JAKARTA, (PRLM).- Menteri BUMN, Mustafa Abubakar yang diwakili Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN melantik Dr. Prijono Tjiptoherijanto sebagai Komisaris PT Jamsostek (Persero) menggantikan posisi komisaris yang telah lama kosong ditinggalkan oleh Myra Maria Hanartani. Demikian keterangan yang diperoleh "PRLM" di Jakarta, Sabtu (26/2). Selengkapnya »28/02/2011
Peserta Jamsostek Bisa Beli Sembako Murah di Bulog
Jakarta, PT Jamsostek (Persero) melakukan kerjasama dengan Perum Bulog mengenai penyediaan bahan pangan pokok untuk para peserta Jamsostek, dengan dukungan sistem teknologi dan jasa perbankan. Harga sembako seperti beras, gula, minyak goreng akan dijual lebih murah dari harga pasar. Selengkapnya »28/02/2011
Jamsostek Malang Salurkan Rp4,2 Miliar Untuk Perumahan
MALANG: Penyaluran Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerja Sama Bank (PUMP-KB) Jamsostek di Malang Jawa Timur hingga tahun lalu mencapai Rp4,2 miliar. Selengkapnya »25/02/2011
65% perusahaan abaikan hak pekerja
BANDA ACEH, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengamanatkan hak-hak para pekerja harus dipenuhi. Namun, sejauh ini tidak semua perusahaan memenuhinya. Selengkapnya »25/02/2011
Banyak Perusahaan Tidak Sertakan Karyawan Jamsostek
PONTIANAK, Ketua Komisi D, DPRD kota Pontianak, Mujiono mengungkapkan di Kota Pontianak dari sekitar 1.195 perusahaan dari kecil hinggá besar baru 750 perusahaan yang menyertakan karyawannya Jamsostek. Begitu juga dengan UMK yang sudah mencapai Rp895ribu, Namun tetap saja ada perusahaan yang belum UMK. Selengkapnya »25/02/2011
Disnaker Tak Optimal Awasi 860 Perusahaan
MALANG, Disnaker Kota Malang belum bisa melaksanakan pengawasan hubungan industrial antara perusahaan dengan tenaga kerja kurang secara maksimal. Mengingat, jumlah tenaga pengawas dari dinas setempat relatif minim. Selengkapnya »24/02/2011
Pelantikan Komisaris PT. Jamsostek (Persero)
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-24/MBU/2011 tanggal 7 Februari 2011, bertempat di Kementerian BUMN, Deputi bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, Parikesit Suprapto mewakili Menteri BUMN, Mustafa Abubakar melantik DR. Prijono Tjiptoherijanto sebagai Komisaris PT. Jamsostek (Persero) hari Kamis (24/2) menggantikan posisi komisaris yang telah lama kosong ditinggalkan oleh Myra Maria Hanartani. Selengkapnya »24/02/2011
Jamsostek Jangan Dijadikan Beban Wakil Kepala Kantor Jamsostek Wilayah VIII, Yoto Susiswo
Tahun 2010 terdapat empat kantor Cabang Jamsostek di Wilayah VIII yang meraih ka-tegori sehat sekali, yaitu Cabang Sulawesi Tegah, Jayapura, Ambon, dan Sulawesi Utara. Penilaian itu didasarkan kepada kolektibilitas tenaga kerja yang masuk menjadi peserta, kolektibilitas iuran, dan pelayanan kepada peserta. Selengkapnya »24/02/2011
PT Jamsostek sosialisasikan Pergub jamsostek
JAKARTA: PT Jamsostek (persero) dan Pemda Jakarta Selatan menyosialisasikan Peraturan Gubernur No.160/2010 tentang Perubahan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sosialisasi itu untuk mengajak sekitar 707 perusahaan yang ada di wilayah Jakarta Selatan sebagai peserta jaminan sosial ini, karena daei 5.106 perusahaan yang ada ternyata baru 4.399 perusahaan yang terdaftar. Selengkapnya »24/02/2011
Kerja Sama Jamsostek dengan KSPSI Perlu Diperbaharui
JAKARTA, (PRLM).- Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengatakan, kerja sama PT Jamsostek dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dituangkan dalam nota kepahaman (Memorandum of Undertanding/MoU) perlu diperbaharui. Pasalnya, MoU yang lalu masanya sudah habis. Selengkapnya »24/02/2011
Proyek Gedung Serbaguna Terancam
Sidoarjo, Pembangunan gedung serbaguna yang sudah diplot belanja tanahnya dalam APBD 2011 terancam batal. Pasalnya, tanah milik keluarga Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah di Jl Lingkar Barat Sidoarjo itu ditawar oleh PT Jamsostek. Selengkapnya »23/02/2011
Pembahasan RUU BPJS Jangan Jadi Kendala
JAKARTA (Suara Karya): Kebuntuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan tidak berdampak pada pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam hal ini, pemerintah dan DPR diharapkan menemui titik temu, sehingga implementasi SJSN tidak terkendala. Selengkapnya »23/02/2011
Jamsostek Tambah Kepesertaan 3,5 Juta Tenaga Kerja
RMOL. PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berhasil meningkatkan kepesertaan 3,5 juta tenaga kerja sepanjang tahun 2010. Penambahan tenaga kerja Dalam Hubungan Kerja (DHK) atau pekerja formal sebesar 3,343 juta pekerja melampaui target yang digariskan (2,79 juta) dan tenaga kerja Luar Hubungan Kerja (LHK) atau pekerja informal sebesar 142.065 melebihi target yang ditetapkan (125 ribu) pekerja. Hal itu dikemukakan Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga didampingi Direktur Umum dan SDM Djoko Sungkono, Direktur Operasional dan Pelayanan A Ansyori serta Direktur Keuangan Myra Ratnawati Asnar dalam paparan kinerja tahun 2010 di Bandung (Senin, 21/2). Selengkapnya »22/02/2011
Jamsostek Targetkan Bayar Klaim Rp8,3 Triliun
JAKARTA ( SINDO ) PT Jamsostek (Persero) menargetkan pembayaran klaim untuk peserta tahun ini mencapai Rp8,3 triliun. Selengkapnya »22/02/2011
Peluang Jaminan Sosial Menambah Peserta
Harga obat yang semakin mahal bakal menekan margin sehingga perusahaan asuransi umum akan menaikkan premi. Hal ini membuka peluang bagi badan penyelenggara jaminan sosial seperti PT Jamsostek (Persero) untuk menambah peserta. Selengkapnya »22/02/2011
Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi Besar, Dirut Jamsostek Tak Setuju BPJS Wali Amanah
RMOL. Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengaku tak setuju dengan pemikiran merubah badan hukum pengelola jaminan sosial atau Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang berada di bawah BUMN menjadi badan wali amanah. Selengkapnya »21/02/2011
Pekerja Kontrak Wajib Ikut Jamsostek
BANDUNG, (PRLM).- Pekerja kontrak wajib menjadi peserta Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja). Oleh karena itu, perusahaan penyedia tenaga kerja untuk mempekerjakan pekerja di perusahaan lain, tidak boleh memakai dalih status kontrak sebagai alasan. Selengkapnya »21/02/2011
33 Tahun Berdiri, Jamsostek Bayar Jaminan Rp 41 Triliun
Bandung - PT Jamsostek (Persero) sudah melakukan pembayaran jaminan dengan total Rp 41 triliun sejak berdiri 33 tahun yang lalu. Pembayaran jaminan itu melalui empat program milik perseroan. Selengkapnya »21/02/2011
Jumlah Peserta Jamsostek 2010 Lampaui Target
Bandung - Jumlah peserta PT Jamsostek (Persero) di akhir tahun 2010 melampaui target dengan hasil 24.294 perusahaan. Tahun ini perseroan membidik jumlah perusaahan peserta sebanyak 26.125 perusahaan Selengkapnya »21/02/2011
Terapkan K3 Secara Optimal
RD. HARDJAKUSUMAH,(GM)- Dalam rangka meningkatkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan standar undang-undang, Pemkot Cimahi lewat Dinas Kependudukan Pencatan Sipil, Sosial dan Ketenagakerja (Disdukpencapilsosnaker) menggelar Fokus Grup Diskusi Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan tema Tingkatkan Pelaksanaan K3 untuk Mendukung Daya Saing Usaha Dalam Globalisasi, Kamis (17/2). Selengkapnya »21/02/2011
Jamsostek Perbesar Target Pembayaran Jaminan di 2011
RMOL. PT Jamsostek (Persero) memÂperbesar target pembayaran jaminannya dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) di 2011 naik menjadi 12,73 persen. Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga menjelaskan, dalam RKAP 2011 Jamsostek mengalokasikan dana Rp 8,276 triliun atau naik 12,73 persen dari tahun lalu senilai Rp 7,341 triliun. Selengkapnya »21/02/2011
Jamsostek Bangun Perkantoran di Seberang Gedung KPK
Bandung - PT Jamsostek (Persero) berencana membangun gedung perkantoran baru pada lahan perseroan di kawasan Kuningan, Jakarta, tepat di seberang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perseroan berniat menggandeng mitra strategis untuk rencana ini. Selengkapnya »21/02/2011
Transformasi Kinerja Nyata
Dari 32 juta peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan PT Jamsostek (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, baru 9,34 juta pekerja yang aktif membayar iuran bulanan. Sebanyak 22,4 juta peserta sudah tidak lagi aktif. Selengkapnya »18/02/2011
Pasar Tradisional Sumut Memprihatinkan
MEDAN: Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Tunggul Siagian mengatakan kondisi pasar tradisional di Sumut masih sangat memprihatinkan. Dia bahkan menilai bangunan masyoritas pasar tradisional di Sumut sangat tidak manusiawi. Padahal menurutnya tempat inilah cermin produk-prouk dalam negeri. Selengkapnya »18/02/2011
Kabar Jabar: Harga Jual Rumah Naik 10%
BANDUNG: Rangkuman berita ekonomi media massa cetak harian yang beredar di Jabar hari ini antara lain pedagang beras di Depok kesulitan menambah stok dan harga rumah diprediksi naik 10%. Berikut rangkuman lengkapnya: Selengkapnya »18/02/2011
Kasus Kecelakaan Kerja di Cimahi Masih Tinggi
CIMAHI, (PRLM).- Meski mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah kasus kecelakaan kerja di Kota Cimahi selama 2010 masih terbilang tinggi. Dari jumlah 1.696 kasus kecelakaan yang terjadi selama 2009, hanya turun sampai 1.572 kasus pada 2010. Selengkapnya »18/02/2011
IPO Garuda Bagai Jeruk Makan Jeruk ?
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR mempertanyakan untuk apa Garuda Indonesia melakukan kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, atau yang biasa disebut dengan initial public offering. Selengkapnya »17/02/2011
Menteri Hatta Perketat Penjualan Saham BUMN
Agar Kasus Garuda Dan Krakatau Steel Tidak Terulang RMOL.Pasca gagalnya penjualan saham perdana (IPO) Garuda Indonesia dan Krakatau Steel (KS) diperkirakan proses IPO BUMN bakal lebih rumit. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa berjanji akan memperhatikan faktor waktu. Selengkapnya »17/02/2011
BEI Bidik BUMN dan Tambang Dongkrak Pasar
Jakarta - Masih rendahnya kapitalisasi pasar modal Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang go public menjadi pekerjaan rumah bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) agar bisa menghidupkan transaksi lebih besar. Salah satu yang disiasati BEI dengan mengincar lebih banyak lagi BUMN dan perusahaan tambang mencatatkan sahamnya tahun ini. Selengkapnya »17/02/2011
Sayang, Pembahasan RUU BPJS Tertunda Lagi
ADA berita dari Pansus RUU BPJS, bahwa pembahasan RUU BPJS tertunda lagi. Ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR, apakah RUU itu pengaturan atau penetapan. Untuk itu, pemerintah dikabarkan akan meminta fatwa Mahkamah Agung terlebih dahulu untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Hal ini berarti, pembahasan RUU itu mandeg (lagi). Sebaliknya, Pansus RUU BPJS tidak merasa perlu untuk meminta fatwa, mengingat pembuatan UU bukan ranahnya Mahkamah Agung. Selengkapnya »17/02/2011
Pemerintah Bakal Evaluasi IPO Garuda
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan mengevaluasi hasil proses Initial Public Offering (IPO) PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang ternyata hanya diserap 43% dari 6,33 miliar saham yang ditawarkan. Selengkapnya »16/02/2011
KJI Usulkan Pesangon Masuk Program BPJS
RMOL. Banyaknya sengketa ketenagakerjaan yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong Komunitas Jaminan Sosial Nasional Indonesia (KJI) mengusulkan pesangon masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Apalagi, dalam pengelolaan jaminan sosial, pesangon merupakan salah satu program yang tak bisa dikesampingkan. Selengkapnya »16/02/2011
Tak Pengaruhi Omset Pedagang
Setelah Pasar Hindu Tertata Rapi Pasar Hindu di Jalan Hindu simpang Jalan Perdana Medan saat ini sudah yang sudah tertata rapi. Lapak-lapak permanen berwarna hijau seolah menjadi pemandangan tersendiri. Selengkapnya »16/02/2011
Garuda Akan Tingkatkan Kinerja
JAKARTA (Suara Karya): Sebagai perusahaan maskapai berstatus BUMN, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terus mematangkan kinerjanya. Paska menjadi perusahaan publik manajemen Garuda dituntut lebih transparan. Selengkapnya »14/02/2011
Harga Garuda Akan Berbalik Arah
JAKARTA (Suara Karya) Meski harga saham PTGaruda Indonesia (Persero) Tbk masih di bawahharga awal Rp 750 per saham, Kementerian BUMN optimistis harga saham dengan kode perdagangan GIAA ini akan mendapatkan nilaikeseimbangannya. Selengkapnya »14/02/2011
70.000 Pekerja Rokok Belum Ikut Jamsostek
SEMARANG (Suara Karya) Sebanyak 70.000 dari total 80.000 pekerja di perusahaan rokok di Kabupaten Kudus belum menjadi peserta Jamsostek. Demikian pernyataan Kepala Kantor Wilayah V PT Jamsostek (Persero) Ferry Atorid dalam acara evaluasi kinerja 12 kantor cabang PT Jamsostek se-Jateng dan DIY di Semarang, kemarin. Jadi, yang sudah menjadi peserta Jamsostek baru 10.000 dari total karyawan 80.000 di 11 perusahaan rokok di Kabupaten Kudus, katanya. Untuk menjaring kepesertaan dari perusahaan rokok, Jamsostek terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Persatuan Perusahaan Rokok Indonesia (PPRK). Selengkapnya »14/02/2011
Dana Pensiunan Bisa Masuk di RUU BPJS
Jakarta, Pemerintah belum bisa memisahkan dana pensiunan dari APBN. Masalahnya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum selesai. Karena dalam RUU BPJS juga mengatur system jaminan sosial, termasuk simpanan dana pensiunan. Dana pensiun kita kan harus di-rivievv secara komprehensif, jadi tidak bisa secara parsial termasuk juga UU yang mengatur sistem jaminan Sosial, di BPJS saat ini, kata Sekjen Kementrian Keuangan Mulya P Nasution di Jakarta, 12/2. Selengkapnya »14/02/2011
Jamsostek: Saham Garuda Pulih Dua Tahun Lagi
VIVAnews, PT Jamsostek, sebagai salah satu investor institusi tidak mempersoalkan kejatuhan saham PT Garuda Indonesia Tbk ketika pertama kali mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selengkapnya »11/02/2011
Aturan Tumpang Tindih, Karyawan Jadi Korban
JAKARTA, Legislator Komisi IX DPR RI menyoroti tumpang tindihnya aturan yang menyangkut ketenagakerjaan. Parahnya, turunan UU seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan lain-lain banyak yang bertentangan. Akibatnya, pekerja yang dirugikan. Selengkapnya »11/02/2011
Karyawan PT DI Pertanyakan Lagi Gaji & Tunjangan
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, Karyawan PT Dirgantara Indonesia mendesak perusahaan untuk membayar gaji secara utuh serta mengembalikan hak karyawan terkait tunjangan kesehatan. Selengkapnya »11/02/2011
ADPLK: Idealnya Dana Pensiun Wajib Dilaksanakan Perusahaan
JAKARTA, Dana pensiun sepatutnya diwajibkan bagi perusahaan sehingga dibutuhkan harmonisasi peraturan perundang-undangan saat ini yang dinilai sudah tidak mengikuti perkembangan zaman. Selengkapnya »11/02/2011
PO Garuda: Investor dag dig dug
JAKARTA, Hari ini para investor dag dig dug menunggu nasib apakah saham Garuda Indonesia akanD ditutup hijau atau merah dalam pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia. Selengkapnya »11/02/2011
Menteri BUMN Minta 4 BUMN Asuransi Tak Disatukan
JAKARTA, Kementerian BUMN berharap agar empat asuransi BUMN yaitu Taspen, Askes, Asabri, dan Jamsostek tidak digabungkan terkait pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang saat ini masih dibahas antara pemerintah dan DPR RI. Selengkapnya »10/02/2011
Pemerintah Kembali Kandaskan RUU BPJS
Jakarta, Pelita Pemerintah kembali mengandaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS), dengan alasan menunggu putusan hukum dari Mahkamah Agung (MA). Pihak DPR sendiri menuding upaya itu hanya untuk memanjangkan tali-tali saja, padahal masih banyak simpul untuk mensinkronkan perbedaan yang ada. Selengkapnya »10/02/2011
Pemerintah Belum Siap Bahas RUU BPJS
JAKARTA - Pemerintah menyatakan belum siap untuk membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selengkapnya »10/02/2011
Hanya 2 Persen Pekerja di Kepulauan Seribu Ikut Jamsostek
KEPULAUAN SERIBU (Pos Kota), Lima ribuan buruh di Kabupaten Kepulauan Seribu hanya dua persen yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena dianggab penting, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Administrasi Kepulauan Seribu terus mesosialisasikan jaminan sosial terhadap angkatan kerja di wilayahnya. Selengkapnya »10/02/2011
Pemerintah Tolak RUU Badan Jaminan Sosial Pemerintah menilai Badan Jaminan Sosial cukup diatur PP. DPR berkukuh diatur UU
VIVAnews - Pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kembali terhambat setelah pemerintah dan DPR lagi-lagi tak memperoleh titik temu. Pemerintah bahkan secara resmi mengaku tidak siap membahas RUU yang meliputi jaminan sosial kesehatan, kecelakaan, kematian, dan hari tua ini. Selengkapnya »09/02/2011
Komisi IX DPR Rapat dengan 8 Menteri Soal RUU BPJS
Elvan Dany Sutrisno, detikNews, Jakarta - Panja RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Komisi IX DPR mengadakan rapat dengan 8 menteri. Rapat ini dilakukan dalam rangka finalisasi RUU BPJS. Selengkapnya »09/02/2011
Walikota Imbau Pengusaha Jalin Harmonisasi dengan Buruh
Medan, (Analisa), Walikota Medan, Drs Rahudman Harahap, MM mengimbau kepada para pengusaha untuk menjalin harmonisasi dengan para buruh. Artinya pengusaha juga harus mengetahui hak-hak buruh, jangan sampai hak buruh tidak dipenuhi. Selama ini yang terjadi karena kurangnya pemahaman antara buruh dengan pengusaha. Kalau terjalin harmonisasi hubungan antar buruh dengan pengusaha. Selengkapnya »09/02/2011
Ditemukan, Karyawan Belum Menjadi Peserta Jamsostek
NGAMPRAH,(GM), Komisi D DPRD Kab. Bandung Barat (KBB) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kepesertaan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja (jamsostek) ke tiga perusahaan besar, yaitu PT Ultra Jaya, PT Royal Abadi Sejahtera, dan PT Combiphar yang berlokasi di Kec. Ngamprah dan Kec. Padalarang, Selasa (8/2). Di PT Royal Abadi Sejahtera ditemukan 300 orang karyawan outsourcing dan pegawai tetap yang belum didaftarkan ke jamsostek. Selengkapnya »08/02/2011
JAMSOSTEK OPTIMALKAN SERAP SAHAM GARUDA
Jakarta, 7/2/2011 (Kominfo-Newsroom) Direktur Utama PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Persero Hotbonar Sinaga mengungkapkan PT Jamsostek siap seoptimal mungkin menyerap penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) Garuda Indonesia. Namun, ketentuan yang berlaku membatasi investasi tersebut. Selengkapnya »08/02/2011
Kadin-Jamsostek Saling Dukung Agar Perusahaan Beri Perlindungan dan Jaminan pada Pekerja
BALIKPAPAN, Belum semua perusahaan di Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser yang mengikutkan pekerjanya dalam program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, seperti UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang jamsostek dan didukung peraturan gubernur hingga bupati-wali kota, memberikan perlindungan pada pekerja adalah kewajiban perusahaan. Selengkapnya »07/02/2011
Jamsostek Hanya Dibolehkan Beli 5 Persen Saham Garuda
JAKARTA, (PRLM).- Direktur Utama PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga menyatakan, tim internal Jamsostek telah mengevaluasi harga saham Garuda dan meyakini harga sebesar Rp 750,00 per saham merupakan harga yang wajar. Oleh karena itu, Garuda berprospek sangat positif dalam pelepasan saham melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO). Selengkapnya »07/02/2011
Masyarakat dan Investor Minati Saham Garuda
JAKARTA (Suara Karya): Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (Garuda) Emirsyah Sattar, dalam keterangan persnya yang diterima Suara Karya, Minggu (06/02) menegaskan, penawaran Umum Saham Perdana yang telah dilakukan sejak Rabu (2/2) lalu, cukup menarik perhatian masyarakat dan investor yang hadir di plaza Bapindo. Selengkapnya »07/02/2011
Jamsostek tanam Rp 700 miliar bentuk 3 perusahaan subsidiaries
JAKARTA. http://keuangan.kontan.co.id - Rencana investasi penyertaan PT Jamsostek (Persero) melalui Jamsostek Incorporated semakin matang. Buktinya, tahun ini, perusahaan jaminan sosial pelat merah tersebut menanamkan Rp 700 miliar sebagai modal untuk membentuk tiga perusahaan subsidiaries. Selengkapnya »04/02/2011
Jamsostek Hanya Bisa Ambil 5% Saham Garuda Indonesia
JAKARTA, Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, tim internal Jamsostek telah mengevaluasi harga saham Garuda dan meyakini harga sebesar Rp 750 per saham merupakan harga yang wajar. Selengkapnya »04/02/2011
Jamsostek Dibatasi Beli Saham Garuda
JAKARTA: PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) kecewa karena tidak bisa membeli lebih banyak saham PT Garuda Indonesia Tbk yang dijual lewat penawaran umum perdana (IPO). Saham Garuda punya prospek bagus, sayangnya karena aturan, kami tidak bisa membeli terlalu banyak saham tersebut, hanya [bisa] 5% dari free float atau saham yang beredar, kata Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga dalam pesan layanan singkatnya, hari ini. Selengkapnya »04/02/2011
Jamsostek Pegang Saham Garuda Hingga 3 Tahun
TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Jamsostek menilai harga yang ditetapkan untuk saham PT Garuda Indonesia (Persero) dalam penawaran perdana saham publik (Initial Public Offering/IPO) sudah wajar. Selengkapnya »02/02/2011
Alasan Jamsostek Borong Saham Garuda
VIVAnews, Masa penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Garuda Indonesia akan dimulai Rabu 2 Februari 2011 dan ditutup 7 Februari 2011. Berdasarkan hasil roadshow ke sejumlah negara beberapa waktu lalu, indikasi minat investor global mulai terlihat, meski hanya kelebihan permintaan (oversubscribed) sekitar 1,3 kali. Selengkapnya »02/02/2011
DPR Sepakat Tak Naikkan Gaji Gubernur BI
Jakarta, Komisi XI DPR sepakat untuk tidak menaikkan gaji Gubernur Bank Indonesia (BI) di tahun ini. Data terakhir di 2006, besaran gaji Gubernur BI sudah mencapai Rp 265 juta dan naik tiap tahun berdasarkan besaran inflasi. Selengkapnya »02/02/2011
Ratusan Perusahaan Tak Laksanakan Ketentuan UU Ketenagakerjaan
PALU, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan nakal di Kota Palu. Dari 1.148 perusahaan yang terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsos Naker) Kota Palu, 25 persen di antaranya atau sekitar ratusan perusahaan, belum melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan. Selengkapnya »01/02/2011
Jamsostek Bayar Klaim Rp 7,27 triliun di 2010
Jakarta, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) membayar jaminan alias klaim selama 2010 sebesar Rp 7,27 triliun atau naik 3,1% dibandingkan periode sebelumnya tahun 2009 yang hanya sebesar Rp 7,05 triliun. Realisasi pembayaran jaminan tersebut terbagi atas jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan total jumlah kasus sebanyak 19,50 juta. Selengkapnya »01/02/2011
Jamsostek Berencana Serap Rights Issue Bank Mandiri
JAKARTA, MICOM: PT Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek) berencana menyerap rights issue PT Bank Mandiri Tbk. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga di sela-sela acara Mandiri Economic Forum di Jakarta, Selasa (2/11). Selengkapnya »01/02/2011
Buruh Belum 100 Persen Dapatkan Jaminan Kesehatan
Jakarta (ANTARA News) - Pekerja atau buruh di Indonesia belum mendapatkan jaminan kesehatan mereka sebesar 100 persen, padahal mereka diwajibkan untuk ikut asuransi kaminana sosial tenaga kerja (Jamsostek) dan setiap bulan gajinya dipotong dalam besaran yang tidak boleh ditawar. Selengkapnya »01/02/2011