18/03/2010

Tak Terkait Dampak ACFTA, Muhaimin: 68.000 Naker di PHK

Jakarta, Pelita -

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, ada 68.332 orang tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari 2009 sampai awal Maret 2010.

Ia mengatakan di Jakarta, Rabu (17/3), seusai kunjungan kerja bersama Meneg PDT ke acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Pekalongan, Jawa Tengah.

Menakertrans menambahkan, bakal ada 27.860 orang lagi yang akan dirumahkan. Namun, jumlah tenaga kerja yang mendapat PHK tersebut tidak terkait dengan dampak pelaksanaan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) 2010.

Menurutnya, memang terdapat kemungkinan adanya potensi peningkatan PHK akibat implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China.

Kondisi ini memang tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu, pekerja Indonesia mau tidak mau harus meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan disiplin demi meningkatkan daya saing, ujarya.
Beberapa sektor usaha kemungkinan akan berpotensi terkena dampak pelaksanaan ACFTA antara lain tekstil, perdagangan, dan manufaktur. Namun, pemerintah akan tetap memantau dan melakukan terobosan untuk menghindarkan adanya PHK bagi para pekerja/buruh.

Salah satu usaha, pemerintah juga sedang meninjau ulang beberapa peraturan ketenagakerjaan. Antara lain soal pengupahan dan pemakaian tenaga kerja asing untuk mendorong iklim usaha lebih kondusif demi menghindari PHK, katanya.

Selain itu, Kemenakertrans sadang mengadakan program kewirausahaan untuk memperluas kesempatan kerja. Saat ini yang perlu dikembangkan adalah kesadaran untuk meningkatkan produktivitas pekerja secara mandiri.

Apabila produktivitas dan kompetensi pekerja naik, perusahaan tentunya akan bisa bertahan dan terhindar dari pemutusan hubungan kerja, tambahnya.

Tenaga kerja asing

Sementara Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Ditjen PPK) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan, 19 tenaga kerja asing di sektor hiburan, perbankan dan manufaktur yang terbukti menyalahgunakan visa kunjungan telah dideportasi.

Sebagian besar terbukti menyalahgunakan visa kunjungan mereka untuk bekerja, sementara lainnya melakukan pelanggaran norma ketenagakerja lainnya. Pada akhirnya, tenaga kerja di dalam negeri yang dirugikan, jelas Dirjen PPK I Gusti Made Arka.

Menurutnya, saat ini berbagai pihak mengkhawatirkan pelaksanaan ACFTA akan diikuti pula maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini akan memunculkan kemungkinan banyaknya penyalahgunaan visa kunjungan untuk keperluan kerja.

Karena itu, Ditjen PPK melakukan koordinasi dengan setiap dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di seluruh daerah di Indonesia untuk mengintensifkan pemantauan terutama di beberapa kawasan yang dianggap rawan.

Batam, Jabodetabek, Kalimantan, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dapat menjadi pintu masuk mereka. Sementara itu, secara sektoral kami perlu mencermati sektor tambang, kata Dirjen PPK. Pengawasan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi sebagaimana ditakutkan oleh sebagian pengusaha.

((iz))
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan