15/12/2009

Menpera Berharap Bunga KPR Turun Ke Single Digit

JAKARTA, Neraca, Selasa 15 Desember 2009 -

Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa berharap suku bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dapat turun menjadi single digit. Dengan demikian, harga rumah bisa lebih terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

neraca

Kepada kalangan pengembang, Suharso berjanji, akan berusaha melobi pihak-pihak terkait agar suku bunga pinjaman dari dunia perbankan dapat diturunkan. "Rezim suku bunga tinggi harus segera berakhir. Suku bunga tinggi benar-benar sudah tidak ada obatnya," ujar Suharso dalam diskusi Indonesia Economy Outlook, di Jakarta, Senin.

Menurut Suharso, pemerintah akan mencari sumber-sumber pendanaan murah dan bersifat jangka panjang untuk mendukung pembiayaan murah bagi sektor perumahan. Sementara pola subsidi yang selama ini diberikan kepada konsumen rumah bersubsidi akan dihapus mulai tahun depan, karena dianggap tidak efisien untuk mengatasi kekurangan pembangunan perumahan dalam jangka panjang.Dia mengungkap, harga rumah sederhana di tanah air masih mahal dan sulit dijangkau kalangan MBR lantaran Indonesia belum memiliki skim pembiayaan murah untuk pembangunan perumahan. Selama ini, pengembangan rumah murah justru diserahkan kepada mekanisme pasar, selain dukungan subsidi pemerintah yang besarannya terbatas. Padahal, untuk memproduksi rumah murah membutuhkan dana murah yang bersifat jangka panjang.

"Untuk mewujudkan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibutuhkan sumber-sumber pendanaan yang murah juga Kalau semuanya diserahkan pada mekanisme pasar termasuk harga bahan material, maka harga rumah sederhana tetap sulit dijangkau masyarakat," jelasnya.Subsidi selisih bunga yang selama ini diberikan pemerintah kepada konsumen rumah bersubsidi, imbuh Suharso, juga tidak efektif untuk mewujudkan keterjangkauan harga rumah sederhana, baik rumah sederhana sehat (RSh) maupun rumah susun sederhana milik (rusunami). Penyaluran subsidi dalam jangka panjang justru akan terus membebani anggaran negara. Di lapangan, jelasnya, banyak ditemukan

konsumen rumah bersubsidi kesulitan membayar cicilan rumah pasca berakhirnya masa subsidi selisih bunga. Seperti diketahui, subsidi bunga dari pemerintah tidak berlaku 15 tahun seperti jangka waktu kredit, namun lazimnya diberikan selama empat tahun dan setelah itu mengikuti bunga pasar. Karena itu, sambungnya, pemerintah akan menitikberatkan program pembangunan sederhana pada keterjangkauan dan kemampuan mencicil konsumen secara berkelanjutan. Subsidi rumah yang kini ditujukan untuk meringankan bunga kredit konsumen menurut rencanakan akan diubah menjadi subsidi fisik bangunan.

Menurut Suharso, dengan pola ini yang akan disubsidi adalah konstruksi rumahnya termasuk harga material, sehingga harga rumah sederhana yang dibangun pengembang bisa ditekan dan semakin terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan harga yang murah, maka cicilan kredit juga berkurang."Saya rencanakan tahun depan anggaran subsidi perumahan sebesar 3,1 triliun rupiah akan dialihkan untuk menekan biaya produksi rumah. Subsidi selisih bunga kemungkinan akan dihapus," tegasnya.

Dia mengakui, anggaran subsidi sebesar Rp 3,1triliun tentu jauh dari mencukupi untuk mendorong pembangunan perumahan yang dalam lima tahun ke depan ditargetkan mencapai 2 juta unit. Karena itu, pemerintah akan mencari sumber-sumber pendanaan yang dikuasai negara seperti dana Jamsostek, Taspen, Bapertarum serta sumber lain yang bersifat murah dan jangka panjang. Suharso mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar dana "menganggur" di lembaga pembiayaan tadi bisa dipakai untuk mendukung pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau.

"Estimasi saya, dana dari lembaga keuangan dan pembiayaan milik negara sedikitnya bisa mencapai 3 triliun rupiah. Dana dengan bunga murah tersebut nantinya akan dikelola satu lembaga tabungan perumahan, dan selanjutnya ditawarkan kepada perbankan," papar Suharso.Keberadaan sumber dan lembaga pengelola dana murah dinilai mendesak guna mengatasi backlog rumah yang setiap tahun terus membengkak. Menpera merujuk keberhasilan sejumlah negara dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi rakyatnya lewat peran forced saving seperti Central Provident Fund (CPF) di Singapura, atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) di Malaysia, yang mampu menghimpun dana sangat besar dari publik di dalam negeri. Dana tabungan masyarakat ini nantinya dapat dimanfaatkan (dipinjam) pemerintah untuk kepentingan pembangunan, termasuk membangun rumah murah bagi masyarakat

"Selagi pembangunan perumahan masih berto-pang dari subsidi pemerintah atau dana perbankan yang sifatnya jangka pendek, maka tetap sulit bagi kita untuk mengatasi back-tog perumahan yang begitu besar. Saya berharap lembaga ini dapat segera terwujud," kata Suharso.Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satria menyambut baik rencana pembentukan lembaga pengelola dana murah bagi pembangunan perumahan. Namun, ia berharap tahun depan pe merintah tetap menerapkan subsidi selisih hingga ada skim baru. Hal itu guna menghindari kebingungan konsumen dan pengembang yang dikhawatirkan menganggu realisasi penjualan rumah sederhana yang pada 2010 ditargeuan REI sebanyak 160 ribu unit.

"Tahun depan khan sifatnya masa transisi, jadi memang sebaiknya skim subsidi tetap diberlakukan seperti yang sekarang. Nanti jika skim baru sudah jelas, mungkin bisa diterapkan mulai tahun 2011," tandasnya. (Kamsari)
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan