28/01/2008

DKI Syarat Kepesertaan Jamsostek Untuk Pengurusan ijin

, Kantor Berita Antara, Selasa 22 Januari 2008 -

Pemda DKI mensyaratkan setiap perusahaan yang mengajukan perijinan harus dilengkapi dengan kepesertaan karyawan/ pekerjanya dalam program Jamsostek.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta Rohana Manggala di acara Sosialisasi peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 23/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek di DKI Jakarta, selasa, mengatakan Pemda DKI mempunyai kepentingan dalam program Jamsostek.

Pemda DKI mengharapkan seluruh pekerja di DKI yang juga warga Jakarta mendapat perlindungan yang layak terhadap segala risiko yang berdampak pada hilangnya penghasilan akibat melakukan pekerjaan.

Rohana menjelaskan di DKI, berdasarkan Perda No. 6/2004 tentang Ketenagakerjaan menyatakan perlindungan tenaga kerja meliputi program Jamsostek untuk pekerja formal, program JKDK untuk pekerja di luar jam kerja dan program Jaminan Sosial untuk pekerja informal ( di luar hubungan kerja).

"Ketiga program itu dilaksanakan oleh masing-masing badan penyelenggara," kata Rohana.

Kepesertaan pekerja pada program Jamsostek cukup menggembirakan karena secara nasional 25 persen pekerja yang aktif membayar iuran berasal dari DKI.

Namun, jika dilihat secara keseluruhan masih banyak pekerja di DKI yang belum menjadi peserta Jamsostek. Saat ini terdata 7,9 juta pekerja yang perusahaannya aktif membayar iuran mereka, dan 25 persen diantaranya ada di wilayah kerja PT Jamsostek DKI (Kanwil III).

Jika dibandingkan dengan jumlah pekerja formal di DKI, maka masih besar pekerja yang belum terlindungi program yang menjadi hak asasi pekerja itu.

Peraturan perundangan mensyaratkan setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 orang atau membayar total upah Rp 1 juta perbulan maka wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program Jamsostek.

Kepala Kanwil III PT Jamsostek, Agus Supriadi, mengatakan untuk di DKI dengan upah minimum provinsi Rp 970.000/ bulan maka tidak ada alasan bagi perusahaan berbadan hukum untuk tidak ikut jamsostek.

Kenyataannya, masih banyak perusahaan tidak mendaftarkan, bahkan sebagian perusahaan yang sudah mendaftarkan pekerjanya tetapi dengan upah yang bukan sebenarnya.

"Kondisi itu terjadi karena masih banyak perusahaan yang menjadikan pembayaran iuran Jamsostek sebagai beabn, padahal seharusnya biaya itu dimasukkan dalam biaya bagi pekerja (labor cost)," kata Agus.

PLH Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, sumanto, mengatakan instruksi dan surat edaran Gubernur tersebut tujuannya bukan untuk mempersulit pengusaha tetapi memenuhi tugas mulia untuk melindungi tenaga kerja.

"Dan juga sebagai alat kontrol untuk melindungi hak-hak pekerja," katanya.

Di Disnakertrans, persyaratan tersebut diberlakukan pada saat pengurusan pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama dan izin perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/ outsourcing.

(Humas)
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan