08/09/2009

Pelanggaran UU Jamsostek 20 Perusahaan di Jakarta Terancam Pidana

, Progresif Jaya, Senin 7 September 2009 -

Sekitar 27.000 perusahaan di DKI Jakarta, sebanyak 20 perusahaan di antaranya diketahui belum menyertakan pekerja/karyawannya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan PT Jamsostek (Persero). Ke-20 perusahaan ini terancam bakal diganjar pidana dan hukuman kurungan maksimal enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

"Di antara perusahaan itu, ada BUMN (badan usaha milik negara)," kata Kepala Kantor Wilayah III PT Jamsostek (DKI Jakarta), Agus Supriyadi, di Jakarta, kemarin (3/9), usai acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait penegakan hukum untuk Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.

Menurut Agus, hukuman pidana atau sanksi yang diberikan kepada para pengusaha selama ini baru terfokus pada bentuk pelanggaran, karena tidak mengikutkan karyawannya sebagai peserta Jamsostek.

Padahal pelanggaran lainnya juga cukup banyak, seperti tak melaporkan gaji pekerja/karyawan yang sebenarnya, mendaftarkan hanya sebagian karyawan, dan kasus penggelapan iuran. Untuk menangani bentuk pelanggaran seperti ini, lanjut Agus, Jamsostek melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Melalui kerja sama ini, pihak Kejaksaan diberi kuasa khusus untuk menangani perusahaan yang melakukan pelanggaran UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja. "Persisnya bentuk pelanggaran seperti apa yang akan ditangani Kejaksaan, akan kami bahas lebih rinci dengan pihak Kejaksaan," tuturnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, sesuai UU No 3 Tahun 1992, kepesertaan Jamsostek bersifat wajib dan ini merupakan program pemerintah. Ini juga sesuai dengan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO).

"UU No 3 Tahun 1992 tersebut dibuat dalam rangka memberikan landasan hukum yang kokoh terhadap upaya memberikan perlindungan dasar bagi seluruh pekerja. Dengan dasar hukum ini, rasanya tidak ada alasan pengusaha atau pemberi kerja tidak memberikan perlindungan dasar kepada pekerja, dalam hal ini melalui PT Jamsostek, seperti yang diperintahkan negara," ujarnya.

((Erwan/SK))
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan