07/08/2009

Jamsostek Rencana Sertakan Jaminan Pensiun, Tambah Premi untuk Kualitas Hari Tua

, SURYA online, Kamis, 6 Agustus 2009 -

SURABAYA - SURYA - Tarif iuran jaminan hari tua (JHT) di Indonesia tergolong paling rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Berdasarkan data yang dihimpun International Social Security Association (ISSA), tarif iuran JHT yang selama ini dihimpun Jamsostek besarnya cuma 5,7 persen dari total upah pokok.

Padahal, di negara lain macam Singapura, Malaysia, India, Nepal, bahkan Srilanka, besarnya di atas 20 persen dari upah pokok. Singapura bahkan sudah mencapai 40 persen dengan komposisi separo ditanggung perusahaan dan separo ditanggung karyawan.

"Di Indonesia, dari komposisi 5,7 persen hanya dua persen yang ditanggung karyawan," ujar Robby Arsamanggala, Kepala Biro Manajemen Risiko PT Jamsostek dalam Seminar UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim, Selasa (4/8).

Kesadaran akan jaminan di hari tua masih sangat minim diperhatikan. Dengan keberadaan UU 40/2004, Jamsostek diharapkan bisa melakukan sinkronisasi juga terhadap jaminan pensiun. Selama ini Jamsostek mengacu pada UU 3/1992, di mana hanya meng-cover jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, dan kematian.

Untuk melengkapi kesadaran hari tua, maka jaminan pensiun nantinya wajib disertakan dalam iuran Jamsostek. "Jamsostek akan melakukan sinkronisasi, tentu atas persetujuan para pelaku usaha. Sebab premi atau iuran yang harus dibayarkan pasti akan lebih besar. Untuk meringankan beban tersebut, idealnya karyawan juga wajib menanggung sedikitnya separo premi yang dibayarkan," jelas Robby.

Sinkronisasi itu bisa juga dilakukan dengan bekerjasama badan penyelenggara jaminan sosial lainnya seperti, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes. "Apabila karyawan ikut menanggung separo premi, setidaknya karyawan ikut memiliki tanggungjawab atas kesehatan dan keselamatan dirinya," imbuhnya.

Ketua Tim Pengembangan SDM Apindo Jatim Heribertus Gunawan mengatakan, perusahaan akan mengkaji kembali aturan tersebut. "Kita belum bisa memilah porsinya mengingat juklaknya juga belum ada. Intinya, apapun aturan yang dipakai pengusaha ingin diringankan, namun dengan jaminan keamanan yang lebih baik," ujar Heribertus.

Selama ini, lanjutnya, tanggungan perusahaan atas jaminan sosial karyawan sudah cukup besar. "Perlu waktu untuk sinkronisasi UU 40/2004 dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional secara menyeluruh, ini melibatkan sedikitnya 12 UU. Meski separo porsi premi ditanggung karyawan, toh beban pengusaha tetap saja muncul karena jumlah premi yang harus dibayarkan juga bertambah," pungkasnya.
(ame)
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan