04/03/2014

Tenaga Kerja Asing Juga Wajib Ikut BPJS

DUTAonline, SURABAYA - Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kanwil Jatim mulai bersiap mengincar kepesertaan dari kalangan tenaga kerja asing (TKA) di provinsi ini. Mereka berharap, upayanya menggarap pekerja asing itu akan menambah jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur yang saat ini masih kisaran 1,2 juta orang dari 2.300 perusahaan.

Kepala Kanwil BPJS Tenaga Kerja Jatim, Rizani Usman mengatakan ada ribuan pekerja asing bekerja dan menyebar di berbagai perusahaan di Jawa TImur. Berdasar pengamatannya, para pekerja asing banyak tersebar di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Pasuruan hingga Banyuwangi. Sama seperti pekerja lokal, mereka akan dikenakan premi wajib bulanan sebesar 5,7 persen dari gaji yang dilaporkan.

“Sesuai ketentuan, para pekerja asing tetap harus mengikuti program jaminan sosial bidang ketenagakerjaa yang berlaku di Indonesia. Ini peluang sekaligus tantangan bagi BPJS dalam menjalankan perannya,” katanya, Sabtu (1/3/14).

Upaya mengincar pekerja asing itu jelas Rizani juga dilakukan sekaligus persiapan menghadapi era perdagangan bebas 2015 mendatang. Pada era tersebut, jumlah pekerja asing yang masuk ke wilayah Jawa Timur diyakini bakal jauh lebih besar dibanding kondisi sekarang. Data sementara Disnaker sekitar 1600 TKA yang bekerja di Jatim.

Dia mengakui, saat ini masih saja ada indikasi para pengusaha pemberi kerja sengaja atau hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya termasuk pekerja asing. Namun, seiring dengan disahkannya Undang-undang No 24/2011 tentang BPJS, maka perlindungan sosial menjadi mutlak dipenuhi pemberi kerja.

Pemberi kerja bisa mendapatkan sanksi berupa pencabutan hak pelayanan publik jika melalaikan kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

“Pemberi kerja bisa diberikan sanksi tegas, misalnya dengan pencabutan paspor atau KTP,” ujarnya.

Saat ini, jumlah tenaga kerja aktif yang tergabung dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jatim baru di kisaran 1,256 juta orang yang bekerja di 2.300 perusahaan. Jumlah kepesertaan itu akan terus digenjot dengan memanfaatkan hak inspeksi langsung yang kini bisa dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.

Saat masih menjadi PT Jamsostek, hak inspeksi terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hanya bisa dilakukan oleh  Dinas Tenaga Kerja masing-masing.

“Tapi sekarang melalui PP no 86 tahun 2013, kita berhak melakukan inspeksi langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Inilah yang membedakan Jamsostek dan BPJS. Tiga jenis layanan Jamsostek tetap dilakukan BPJS, hanya layanan kesehatan saja yang dialihkan ke BPJS kesehatan,” jelasnya. (imm)

hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan