22/03/2013

RUU Tabungan Perumahan Rakyat Perlu Kajian Mendalam

Jakarta, Jumat 22 Maret 2013, Beritasatu.com -

Jakarta : PT Jamsostek (Persero) menilai Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) masih harus dikaji lebih mendalam, karena program tersebut berkaitan dengan dana rakyat dalam jumlah banyak.

Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masassya belum dapat memastikan skema Tabungan Wajib Perumahan (TWP) yang direncanakan sebesar 5% dari penghasilan pekerja merupakan angka yang pas. Sebab, banyak hal yang harus diteliti dulu.

Kita harus tentukan dulu coverage-nya untuk siapa saja, kemudian adakah batasan penghasilan yang diperhitungkan, harga rumahnya, dan apakah iuran itu menjadi beban pemberi kerja, kata Elvyn seusai Rapat Dengar Pendapat Umum tentang RUU Tapera di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/3).

Dia mengatakan, kajian mengenai coverage cukup penting, karena saat ini penduduk Indonesia yang dalam usia produktif terbagi menjadi tiga jenis pekerja, yakni pekerja formal, pekerja informal (mandiri), dan pekerja vulnerable. Namun, dia menegaskan, Jamsostek akan melaksanakan jika diberi amanat menjadi lembaga pengelola Tapera.

RUU Tapera --yang merupakan inisiatif DPR-- menentukan TWP rakyat ditetapkan 5% dari penghasilan pekerja. RUU tersebut juga mewacanakan tidak ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk berkontribusi terhadap Iuran Wajib Perumahan (IWP).

Di sejumlah negara, termasuk negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina, terdapat tabungan perumahan yang iurannya dipotong dari penghasilan pekerja. Di Singapura, tabungan perumahan dikelola oleh badan khusus bernama Central Provident Fund. Namun, negara tersebut mewajibkan perusahaan atau pemberi kerja berkontribusi penuh seperti halnya pembayaran iuran Jamsostek.

((GRC/NAD))
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan