05/03/2013

Pemerintah Kurang Harmonis Dalam Persiapan BPJS Kesehatan

Jakarta, Selasa 5 Maret 2013, Beritasatu.com -

Jakarta : Pemerintah, terutama kementerian-kementerian terkait, dinilai kurang harmonis dalam mempersiapkan kebijakan terkait pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014 mendatang. PP 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah salah satu produk ketidakharmonisan tersebut.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P dr Karolin Margret Natasa mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan anggaran BPJS, termasuk mengurangi besaran iuran bagi PBI. Padahal, kementerian teknis, seperti Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker), yang tergabung dalam tim pokja pelaksanaan BPJS sudah menetapkan besaran iuran, berdasarkan perhitungan yang memasukan seluruh komponen dalam pelayanan kesehatan.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah menyetujui angka tersebut. Dua regulasi yang dihasilkan yakni PP PBI dan Perpres JKB adalah bukti ketidakharmonisan antarkementerian,  khususnya Kemkeu --yang terkesan tidak menghargai kementerian teknis.

Apa gunanya kementerian teknis, kalau toh akhirnya Kemkeu yang punya kuasa menetapkan anggaran? Kalau tidak percaya kementerian teknis ya bubarkan saja. Dia (Kemkeu) menghitung dengan asumsi sendiri, perhitungan aktuaria sendiri, akhirnya hasilnya tidak sesuai, bahkan jauh lebih rendah dari tiga formulasi iuran yang disepakati tim pokja pelaksanana BPJS, kata Karolin dalam diskusi terbatas yang digelar atas kerja sama, Majelis Perserikatan Buruh Indonesia (MPBI), Elkape, BPJS Watch, Universitas Atma Jaya, dan Harian Sore Suara Pembaruan, di Jakarta, Senin (4/2).

Terkait iuran itu, menurut Karolin, dalam pertemuan Komisi IX dengan Kemkes baru-baru ini,  Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) mengakui, untuk mencapai konsensus mengenai besaran iuran, bukan karena masalah hitung-hitungan, tetapi kesepakatan dan komitmen politis yang sulit. Masih berdasarkan pernyataan Wamenkes, Karolin mengatakan, perhitungan iuran PBI Rp 15.500 per orang per bulan oleh Kemkeu, karena sejumlah alasan, misalnya menghitung angka itu di luar non PBI, Jamsostek dan Askes menolak dana operasional awal Rp 2 triliun sesuai amanat UU SJSN.

Selain itu, beralasan bahwa membentuk badan tidak perlu modal yang terlalu besar, dan untuk infrastruktur kesehatan tidak memerlukan investasi sebesar itu. Karolin menyayangkan alasan pemerintah itu, sebab ia berpendapat  investasi untuk kesehatan membutuhkan anggaran sangat besar dan baru bisa dievaluasi setelah puluhan tahun.

Selama ini, kata dia, alokasi anggaran untuk kesehatan hanya berkisar di angka 1-2% dari total APBN. Kenyataannya, fasilitas kesehatan tidak hanya kurang dari sisi jumlah, tetapi juga distribusinya tidak merata di seluruh pelosok. Kebutuhan tempat tidur, misalnya, saat ini hanya ada sekitar 500.000 dari seluruh puskesmas, rumah sakit pemerintah maupun swasta di Indonesia. Sementara standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah 1% dari jumlah penduduk, atau harus memiliki 2 juta tempat tidur. Artinya, Indonesia masih kurang sekitar 1-1,5 juta tempat tidur.

Selain besaran iuran PBI, Karolin juga menyoroti soal jumlah orang miskin dan tidak mampu yang masuk dalam PBI, yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.  Ia mengatakan, sampai sekarang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) belum bisa membuktikan atau mempertanggungjawabkan perhitungan yang mendapatkan jumlah orang miskin sebanyak 96,4 juta jiwa. Seharusnya standar orang miskin dan tidak mampu adalah penduduk dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), maka sebetulnya jumlah PBI yang dikaver diperkirakan lebih dari 120 juta jiwa.

Kami berasumsi TNP2K tidak memiliki jejaring  sampai ke akar rumput, dan hanya mengolah data yang sudah ada. Saya curiga BPJS Kesehatan ini adalah program Jamkesmas yang hanya berganti nama, kata Karolin.

Karolin mengingatkan, jangan sampai alasan-alasan ini  disengaja untuk menunda pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Aura untuk menggagalkannya terlihat dari perdebatan yang hanya berkutat pada besaran iuran, sementara waktu yang tersisa untuk pelaksanaan BPJS kurang dari satu tahun.

Menurutnya, perlu ada upaya keras untuk mendobrak kendala-kendala ini, jika tidak sistem jaminan yang baru pertama ada di Indonesia gagal dilaksanakan tepat waktu. Dalam rapat internal Komisi IX DPR baru-baru ini, pimpinan komisi IX diminta untuk mengirimkan surat kepada pimpinan DPR agar segera membuat rapat konsultasi dengan Kemkeu.

Senada dengan Karolin, Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Timboel Siregar menyayangkan sikap Kemkeu yang menganalogikan masalah orang sakit dan kebutuhan rakyat dengan politis ekonomi. Alasan fiskal atau kemampuan anggaran negara yang selalu dilontarkan Kemkeu, hanya mengada-ada.

Sebetulnya, jika pemerintah pintar, dana bantuan sosial yang jumlahnya besar dalam berbagai skema bisa dikurangi lalu dialihkan untuk PBI.  Persoalannya, bantuan sosial sejauh ini dijadikan alat politik untuk meraih suara konstetuen menjelang pemilu.

Jumlah PBI

KAJS dan MPBI juga menyoroti masalah jumlah PBI. Orang tidak mampu menurut  pemerintah, yang diatur dalam Perpres JKN Pasal 1 angka 6, didefinisikan sebagai orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak, namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarga.

Jika dikaitkan dengan kebutuhan hidup layak sebagaimana diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, semestinya "orang tidak mampu" harus didefinisikan sebagai yang mempunyai sumber mata pencaharian dengan penghasilannya sama atau kurang dari ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah setempat.

Pemerintah ingin mempersulit fakir miskin dan orang tidak mampu untuk mendapatkan hak atas jaminan kesehatan tanpa diskriminasi, dengan membuat ketentuan seperti itu, kata Timboel.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan memangkas jumlah PBI yang pertama disetujui sebanyak 96,4 juta menurun menjadi 84,6 juta. Dengan besaran iuran pertama disetujui adalah Rp 22.200 per orang per bulan, dikurangi menjadi Rp 15.500 per orang per bulan.

Untuk jumlah PBI yang dipangkas ini, KAJS dan MPBI yang mewakili para buruh akan meminta DPR, khususnya Komisi IX untuk menolak besaran iuran maupun jumlah PBI yang sudah ditetapkan pemerintah dan menaikannya lebih besar. Kalau pun jumlah PBI ini tetap dipakai pada 1 Januari 2014 nanti, mereka mendesak agar ada mekanisme pelaporan atau pun pendaftaran bagi mayarakat sebagai peserta BPJS. Sebab, menurutnya,  jumlah PBI yang ditetapkan pemerintah belum menyentuh anak-anak telantar, anak tanpa orang tua, yang tinggal di jalanan atau kolong jembatan.

Selain iuran dan jumlah PBI, MPBI dan KAJS juga memprotes adanya kewenangan pemerintah untuk mengatur sisa anggaran atau slipa dalam membayar iuran bagi PBI. Ia mengingatkan, bahwa UU SJSN dan UU BPJS mengamanatkan BPJS untuk menyelenggarakan sistem ini berdasarkan prinsip dana amanat, yaitu iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta.

Karena itu, pemerintah tidak boleh mengatur adanya sisa hasil pakai anggaran dalam membayar iran bagi PBI. Anggaran untuk PBI langsung dari Presiden ke BPJS, dan yang menentukan PBI adalah DJSN, bukan dari Kemkes atau Kemkeu, katanya.

Menanggapi semua itu, Isa Rachmatawarta dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan, dalam menghitung iuran PBI ini, pihaknya sudah memberikan ruang kepada kementerian atau lembaga terkait BPJS untuk mempunyai hitungan sendiri. Angka Rp 22.200 juga masuk sebagai salah satu skenario Kemkeu, bahkan ada juga skenario Rp 80.000 per orang per bulan.

Namun, ia memastikan bahwa angka Rp 15.500 sudah berdasarkan perhitungan yang sesuai teknis akturia, seperti menghitung tingkat utilisasi, biaya kapitasi dan biaya per unit perawatan tingkat lanjutan, inflasi biaya kesehatan, pola pergeseran penyakit, sampai pada penuaan populasi.

Selain itu, juga mempertimbangkan konsideran ekonomi dan fiskal, misalnya kompetisi dengan program jaminan sosial lain, daya saing perekonomian, fleksibilitas anggaran belanja negara, dan tekanan  makroekonomi. Ia membantah pemangkasan besaran iuran dan jumlah PBI sebagai upaya untuk membatalkan pelaksanaan BPJS.

Premi itu tidak akan dikaji terus, tidak mutlak berlaku Januari dan untuk selamanya.  Sedangkan jumlah PBI, yang kita inginkan adalah seluruh komponen turut berkontribusi dalam sistem ini. BPJS tidak menunjukkan performa dengan mengkaver lebih banyak orang yang ditanggung pemerintah saja, katanya.

(D-13/NAD)
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan