19/02/2013

Kok Aneh Ya, Perpres Jamkes Bertentangan UU SJSN Dan UU BPJS

Jakarta, Selasa 19 Februari 2013, Suarapembaruan.com -

Selasa, 19 Februari 2013

JAKARTA : Dua regulasi dianggap sangat menentukan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peraturan Presiden (Perpres) 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes) telah disahkan. 

Namun, substansi kedua aturan tersebut dinilai telah mengkhianati amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS, sekaligus mereduksi hak warga negara yang diatur di dalamnya.  

Hal tersebut terungkap dalam diskusi tentang kajian akademik Perpres Jamkes dan PP PBI yang digelar Lembaga Kajian Perburuhan (ElKaPe) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya dan didukung BPJS Watch, di Jakarta, Senin (18/2). 

Diskusi itu dihadiri guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof Hasbullah Thabrany, Anggota Komisi IX DPR sekaligus Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Surya Chandra Surapaty, Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal, Indra Munaswar  dari BPJS Watch), dosen dan mahasiswa Unika Atma Jaya.  

Said Iqbal mengungkapkan, khusus Perpres Jamkes ada beberapa hal yang direduksi, antara lain pada Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan tentang badan hukum BPJS Kesehatan bukan badan hukum publik seperti diamanatkan Pasal 7 UU BPJS. 

Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan multitafsir, sehingga bisa berdampak pada pola implementasi BPJS. 

Kalau badan hukum publik, BPJS Kesehatan harus bersifat not for profit, artinya badan ini boleh mengambil profit, namun itu harus dikembalikan untuk kepentingan peserta. 

Kalau hanya menyebutkan badan hukum, bisa jadi besok-besok BPJS bentuknya perseroan atau BUMN lagi yang berorientasi pada profit semata, ini bahaya. Padahal sudah melalui perjuangan panjang untuk menjadikannya badan hukum publik, kata Said.  

Hal lain yang dinilai telah mereduksi hak warga untuk mendapatkan jaminan kesehatan adalah pentahapan cakupan kepersertaan hingga 2019 yang tertuang dalam Pasal 6 PerPres Jamkes. 

Padahal UU BPJS memerintahkan pada 1 Januari 2014 seluruh rakyat  Indonesia sudah harus mendapatkan jaminan kesehatan. Kalau pun ada pentahapan, kata Iqbal, bukan kepersetaan dan pelayanan, melainkan infrastruktur atau administrasi.  

Dengan pentahapan ini, pemerintah telah mengkotak-kotakan rakyat dalam menerima layanan kesehatan. 

Yang dikategorikan sebagai peserta BPJS Kesehatan hanyalah peserta Jamkesmas, PNS, TNI/Polri dan peserta Jamsostek.

Sedangkan Jamkesda masuk sebagai non BPJS Kesehatan, dan kelompok yang paling tidak jelas adalah sektor informal dan pekerja formal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 120 juta jiwa.  

Padahal asas dari BPJS Kesehatan adalah porbalitas, maka dengan dikeluarkannya Jamkesda menjadi peserta sangat bertentangan. Sepertinya ada intervensi dari asuransi swasra, untuk membiarkan mereka tetap hidup dengan biaya mahal, tetapi benefit bagi peserta kecil, ucapnya.  

Said juga mengungkapkan, dengan temuan dan hasil kajian tersebut diatas menunjukkan dugaan adanya upaya dari pemerintah untuk men-deskreditkan penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Hal ini tercermin dari adanya kesengajaan dari pemerintah untuk tidak tunduk pada UU BPJS dan UU SJSN, seperti berupaya meminimalisir kepesertaan, dan pelayanan kesehatan.  

Buruh Tolak

Berdasarkan berbagai pandangan mengenai, para buruh yang tergabung dalam KAJS dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menolak dengan tegas kedua aturan ini. 

Mereka juga mengancam akan melaksanakan demo massal dan mogok kerja nasional menuntut direvisinya kedua aturan tersebut.  

Sementara itu, Hasbullah Thabrany menyoroti dari sisi iuran PBI, yang seharusnya sudah tercantum dalam PerPres Jamkes, namun batal karena keberatan Menteri Keuangan (Menkeu) menyetujui besaran yang diusulkan Tim Pokja Pelaksana BPJS Kesehatan yakni Rp 22.100 per orang per bulan. 

Jika menanggung 96,4 juta seperti usulan semula, maka Menkeu maksimal hanya membayar sekitar Rp 25 triliun, yakni jumlah yang belum mencapai 5% dari APBN berdasarkan amanat UU Kesehatan. 

Menkeu tidak mau membayar sebanyak itu untuk orang miskin, tidak miskin atau berpenghasilan rendah, meskipun draft mengenai jumlah itu telah disetujui Menko Kesra Agung Laksono dan menteri lain terkait.  

Menkeu hanya menyetujui Rp 15.500 per orang per bulan, sehingga menjadi hanya Rp 16 triliun untuk 86 juta penduduk termiskin. 

Menkeu, kata Hasbullah, telah melecehkan 86 juta penduduk miskin dengan menilai belanja kesehatan mereka sebesar itu, yang hanya 6% dari belanja karyawan di sebuah bank.

Sebagai mantan Dirut Bank Mandiri, kata Hasbullah, Menkeu seharusnya tahu bahwa belanja kesehatan dan keluarga karyawan Bank Mandiri menghabiskan lebih dari Rp 3 juta per orang per bulan. 

Karyawan di BUMN lain juga umunya menghabiskan jutaan rupiah tiap tahun. Askes untuk PNS saja tahun ini sudah mencapai Rp 50.000 per orang per bulan.   

Apakah penduduk miskin begitu tidak berharga, sehingga harus dicukupi dengan dana sekecil itu. Padahal, ketika seorang jatuh sakit kebutuhan obat tidak ada bedanya antara yang miskin, tidak mampu atau pegawai bank. Selain melecehkan, alokasi iuran PBI sebesar itu memaksa tenaga kesehatan bekerja rodi, tidak mendapatkan penghasilan layak, padahal beban kerja bertambah, kata Hasbullah.  

Menkeu yang tidak berurusan sehari-hari dengan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan lainnya menyatakan belum siap. Padahal, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai persiapan dan data-data yang menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di berbagai daerah minim.  

Menurutnya, alasan fiskal yang kerap dilontarkan Menkeu adalah kebohongan besar dan tidak masuk akal.

Sebab, tahun lalu Kementerian Keuangan dan DPR mengucurkan lebih dari 300 triliun dana subsidi BBM, yang dinikmati oleh para pemilik mobil dan sepeda motor yang jumlahnya mungkin hanya 50 juta dari penduduk terkaya. 

Pengusaha yang memiliki banyak armada angkutan, pengusaha taksi, pengusaha minyak dan orang kaya pekerja mandiri yang menikmati subsidi itu.  

Di samping itu, cukai rokok sebesar Rp 77 triliun pada tahun 2012 bisa digunakan untuk PBI. Cukai adalah denda bagi perokok yang merusak kesehatan dirinya dan juga orang lain, maka seharusnya sepenuhnya untuk kesehatan, seperti yang dilakukan pemerintah Inggris dan Taiwan.   

Bahkan, seharusnya cukai rokok dinaikan lagi, sehingga lebih banyak dana yang dipakai untuk perbaikan layanan kesehatan kepada penduduk tidak mampu. Jika dihitung-hitung, kini bisa terjadi dana cukai rokok selama ini malah digunakan untuk mensubsidi BBM bagi penduduk kaya dan pengusaha, ucapnya.  

Terkait besaran iuran yang diusulkan Menkeu ini, KAJS dan BPJS Wacth mendesak Komisi IX DPR untuk menaikan angkanya dalam pembahasan Rancangan APBN 2014, setelah dibacakan Presiden pada 16 Agustus nanti di Sidang Paripurna DPR.  

Surya Chandra Surapaty, berjanji akan segera memanggil Menteri Kesehatan, bahkan meminta DPR untuk rapat gabungan dengan menghadirkan delapan menteri terkait BPJS guna membahas ulang isi PP PBI dan PerPres Jamkes yang dinilainya menyimpang dari amanat UU SJSN maupun UU BPJS.

((D-13))
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan