08/02/2013

Bea balik nama Jamsotek ke BJPS capai Rp 1 T

JAKARTA - PT Jamsostek mengkhawatirkan pengenaan pajak balik nama atas aset yang dimilikinya bernilai sekitar Rp1 triliun akibat perubahan (transformasi) status badan hukum menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Direktur Keuangan PT Jamsostek Herdi Trisanto di Jakarta, Kamis, mengatakan, secara hukum ada kewajiban pengenaan pajak balik nama apabila terjadi perubahan kepemilikan.

"Perubahan pada kita karena status badan hukum berubah, yakni dari badan usaha milik negara yang berstatus PT persero menjadi badan penyelenggara jaminan sosial," kata Herdi.

Artinya, organisasi perusahaannya tetap sama tetapi status hukumnya berubah. "Jika, aturan pajak itu dilaksanakan secara ajeg maka terdapat potensi pajak balik nama atas aset tanah, bangunan (gedung) dan kenderaan dengan nilai sekitar Rp1 triliun," kata Herdi.

Angka tersebut cukup besar dan jika digunakan untuk pengembangan pelayanan dan peningkatan kepesertaan akan signifikan bagi pekerja dan Badan Penyelenggara Jamsostek nanti.

PT Jamsostek paling lambat pada 1 Juli 2015 harus berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(dat18/antara)
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan