07/01/2013

Penarikan Dana dari Jamsostek Harus Melalui Mekanisme

Jakarta, Senin 7 Januari 2013, Suarapembaruan.com -

Senin, 7 Januari 2012

(JAKARTA) : Penarikan dana jaminan hari tua (JHT) dari  PT Jamsostek (Persero) oleh pesertanya harus melalu mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan  UU 3 / 1992 tentang Jamsostek.  

Penarikan JHT ada mekanismenya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni sudah berusia 55 tahun atau terkena PHK, kata Dirut PT Jamsostek, Elvyn G Masassya, kepada SP di Jakarta, Jumat (3/1).

Elvyn mengatakan seperti itu sehubungan dengan rencana pekerja anggota Jamsostek bahwa pada pertengahan Januari 2013 para pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) selama ini akan menarik dana jaminan hari tuanya (pekerja) di PT Jamsostek.  Kita tolak kehadiran Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, kata Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, Sunarti, kepada SP, Rabu (2/1).  

Elvyn menegaskan, sepanjang memenuhi kriteria tersebut di atas dana JHT bisa ditarik.

Direktur Kepesertaan PT Jamsostek, Junaidy, mengatakan, para pekerja atau anggota Jamsostek harus tahu aturan bagaimana cara dan prosedur mengambil dana JHT. Tidak boleh dilakukan sembarangan, kata dia.
 

Junaidy menjelaskan, program JHT ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program JHT memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.  

Iuran program JHT ditanggung perusahaan = 3,7% dan ditanggung tenaga kerja = 2%. Kemanfaatan JHT adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

JHT akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila (1) tenaga kerja mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap, (2) mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan, (3) pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/TNI.      

Namun Junaidy enggan berbicara lebih jauh. Kami tak perlu berbicara lebih jauh karena kami hanya hanya operator. Yang boleh berbicara banyak soal ini adalah pemerintah, ujar Junaidy. 

Junaidy menambahkan, kalau keinginan peserta Jamsostek mengambil dananya dan pemerintah membolehkan kami siap melaksanakannya. Sebagai operator tentu kami siap, kata dia.

Junaidy menambahkan, PT Jamsostek sangat liquid (cair) sehingga sekali pun dana peserta diambil tidak ada masalah. 

Elvyn mengatakan, sampai Desember 2012 dana kelolaan PT Jamsostek sebesar Rp 131 triliun (bukan Rp 116,6 T sebagaimana berita sebelumnya). 

Elvyn mengatakan, iuran untuk program jaminan pelayanan (JPK) kesehatan merupakan iuran jangka pendek (per tahun). Bersifat seperti asuransi sosial. Berbeda dengan JHT yg mirip tabungan, kata dia. 

Ketika ditanya berapa dari dana Rp 131 triliun itu untuk disalurkan ke BPJS Kesehatan nanti, Elvyn mengatakan, tergantung berapa dana iuran JPK di posisi desember tahun 2013 yang diterima Jamsostek dan total claim JPK di tahun 2013. Yang dialihkan ke BPJS kesehatan adalah program JPK mulai tahun 2014. Jadi yang diterima oleh BPJS kesehatan adalah iuran baru peserta di tahun 2014, kata Elvyn.

BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi 1 Januari 2015.

((E-8))
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan