17/06/2009

Ratusan Perusahaan Tolak Jamsostek Para Pengusaha di Depok Terkesan Tak Mau Rugi

, Republika, Rabu 17 Juni 2009 -

DEPOK – Ratusan perusahaan di kota Depok belum tercatat sebagai mitra PT Jamsostek. Mereka enggan mengikuti Program Jamsostek karena masih dianggap sebagai beban biaya perusahaan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Disnakersos kota Depok memanggil perusahaan yang belum mengikuti program Jamsostek secara bertahap, kemarin (16/6). Disnakersos memanggil 50 perusahaan, namun, hanya 20 perwakilan perusahaan yang memenuhi panggilan tersebut.

“Kewajiban dinas supaya semua tenaga kerja bisa masuk Jamsostek,” ujar pit Kepala Disnakersos kota Depok Azwar Darmansyah, disela-sela acara penyuluhan. Menurutnya, Jamsostek wajib diikuti sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja. Maka, pihaknya sebagai pengawas program tersebut akan menyosialisasikan pada perusahaan yang belum tergabung.

Dia menyebutka, hingga saat ini masih ada sekitar 250 perusahaan yang belum ikut serta dalam program Jamsostek. Hingga bulan Mei 2009, sebanyak 606 perusahaan telah tergabung dalam empat jenis program Jamsostek, seperti jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jumlah tenaga kerja yang ditanggung sebanyak 37.860 orang. Rata-rata karakter jenis perusahaan peserta di kota Depok di dominasi usaha jasa atau industri kecil.

Azwar memperkirakan, penyebab bandelnya ratusan perusahaan tadi karena anggapan para pengusaha bahwa iuran tersebut sebagai beban perusahaan. Ataupun, mereka belum mengurusnya karena kesibukan kerja.

Dia memperingatkan, agar para pengusaha di kota Depok mematuhi aturan yang berlaku. Pasalnya, hal tesebut telah diatur dalam UU No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sanksinya berupa enam bulan kurungan atau denda maksimal Rp 50 juta.

“Sebelumnya, usaha persuasigf berupa pemanggilan akan dilakukan secara bertahap. Ini merupakan langkah awal saja,” ungkap Azwar.

Kurang Kesadaran

Kepala kantor Jamsostek cabang depok, S Agung Dumadi, membenarkan kurangnya kesadaran para pengusaha yang tidak memperhatikan pekerjanya. Menurutnya, alasan yang selalu dilontarkan karena belum cukup mapan untuk mengikuti program ini. Ia mencontohkan, sebanyak 70 persen sentra bisnis jasa di sepanjang jalan Margonda saja belum mengikuti Jamsostek.

“Mereka masih menganggap bahwa dengan ikut program ini, menjdi beban perusahaan karena akan menjadi double cost bagi mereka,” tuturnya.

Padahal, perusahaan wajib membayar uang santunan jika terjadi sesuatu dengan karyawannya. Pembayaran wajib dari perusahaan itu sebesar 60 persen dari gaji karyawan. Angka tersebut lalu dikalikan 48 kali gaji karyawan tersebut.

Ironisnya, lanjut Agung, beberapa perusahaan seolah-olah menyepelekan santunan yang seharusnya wajib dibayarkan tersebut. “Mereka dengan memberi santunan atas hitung-hitungan mereka sendiri,” katanya menandaskan.

Agung memaparkan, dengan mengikuti program Jamsostek, perusahaan hanya membayar sebesar dua persen dari gaji karyawannya. Ia juga melihat indikasi para pengusaha di depok terkesan tak mau rugi. Lantaran, kesadaran untuk melaporkan data usaha dan penggajian karyawan minim.

Bahkan, sebelumnya dia telah menyebar sekitar seribu undangan tentang penyuluhan program Jamsostek pada seluruh pengusaha. Tapi, respons aktifnya rendah meskipun telah memenuhi standar peserta Jamsostek.

Standarisasi perusahaan yang wajib ikut program Jamsostek, di antaranya telah mampu membayar total gaji Rp 1 juta per bulan atau memiliki minimal 10 orang karyawan.
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan