27/11/2012

Aturan Baru Paksa Pengusaha Penuhi Jaminan Sosial

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengatakan, aturan baru tentang teknis pendaftaran peserta jaminan sosial tenaga kerja, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial bakal membuat pengusaha tak bisa mengelak dari kewajiban membayar jaminan sosial.

"Aturan ini secara tidak langsung mendorong perusahaan supaya mengasuransikan pekerjanya," kata Muhaimin saat ditemui di sela acara Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2012, di Jakarta, Senin, 26 November 2012.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20 Tahun 2012 yang mengatur jaminan sosial adalah konsekuensi logis dari putusan Mahkamah Konstitusi soal pemenuhan hak-hak pekerja. Dengan adanya aturan baru yang menguatkan peraturan sebelumnya, sistem administrasi individual dalam jaminan sosial mesti ditalangi perusahaan.

"Pada prinsipnya keputusan MK mengakomodasi sistem administrasi individual di-back up perusahaan. Jadi individu bisa mendaftarkan sendiri ke Jamsostek (tidak perlu menunggu inisiatif perusahaan)," ujar Muhaimin.

Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu, Permenakertrans baru soal jaminan sosial tidak akan bertabrakan dengan aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. "Justru nanti BPJS dan Jamsostek ini melebur jadi satu," kata dia.

Saat ini, yang sudah disepakati pemerintah untuk BPJS adalah iuran jaminan kesehatan sebesar 5 persen dari gaji. Dari nilai itu, 3 persennya dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan sisanya dilunasi oleh pegawai. Adapun empat jaminan sosial lainnya hingga kini masih dalam pembahasan.

Permenakertrans No. 20 Tahun 2012 diteken Muhaimin pada 14 November lalu dan disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, lima hari setelahnya. Muhaimin menjelaskan, dengan adanya aturan baru itu, pekerja dapat mendaftar sendiri ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam aturan itu ditetapkan soal layanan khusus, misalnya penggunaan kacamata, protese mata, protese gigi, alat bantu dengar, dan protese anggota gerak. Pelayanan khusus tersebut diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan atas indikasi medis tertentu.

Ihwal pelayanan kacamata, Permenakertrans baru mengatakan pekerja bisa mendapatkan resep kacamata dengan biaya sebesar Rp 300 ribu, penggantian lensa dua tahun sekali senilai Rp 150 ribu, dan penggantian frame tiga tahun sekali Rp 150 ribu.
Pekerja juga dapat memperoleh gigi palsu di balai pengobatan gigi, klinik gigi, atau praktek dokter gigi dengan biaya maksimal Rp 1 juta. Selain itu, ada pula penambahan pasal tentang pelayanan untuk penyakit kronis dan kritis.
ISMA SAVITRI

hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan