21/09/2012

Iuran BPJS Kesehatan 5% Saja

Jakarta, Jumat 21 September 2012, Harianterbit.com -

Jumat, 21 September 2012

JAKARTA : Setelah pemerintah menetapkan besaran iuran sebesar 5 persen yang harus ditanggung pekerja dan pengusaha untuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ketua Apindo, Hasanuddin Rachman meminta pemerintah segera menetapkan besaran iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini sangat penting mengingat Jaminan sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Besaran persentasenya harus proporsional jangan sampai semakin membebani pengusaha dan pekerja, ungkapnya, Kamis (20/9).

Sementara itu menyambut pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang akan diemban 1 Juli 2014, PT Jamsostek (Persero, menurut Direktur Utama PT Jamsostek, Elvyn G. Masassya, pihaknya terus berbenah dan mempersiapkan diri.

Jamsostek pada 2012 hingga 2013 akan menjalani periode transisi dan 2014 periode implementasi. Pada 2015, Jamsostek resmi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.PT Jamsostek akan melakukan program strategis menuju BPJS Ketenagakerjaan dengan memperluas dan meningkatkan manfaat jaminan sosial, membangun dukungan dan kapasitas organisasi, serta membangun reputasi sebagai lembaga publik.

Hingga Juli 2012, besarnya kelolaan dana PT Jamsostek menembus Rp123,5 triliun, dengan hasil investasi Rp7,9 triliun. Dengan jumlah tersebut berarti sudah mencapai 70,5% dari target akhir tahun ini sebesar Rp175 triliun, yang diharapkan mencapai hasil investasi Rp12 triliun.

Bahkan Menko Kesra, HR Agung Laksono juga memaparkan sebelumnya bahwa ada dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan yang akan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan yang merupakan transformasi PT Persero Askes dan BPJS Ketenagakerjaan, transformasi dari PT Persero Jamsostek yang akan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

Untuk mendukung dua BPJS dimaksud, pemerintah mengalokasikan modal awal paling banyak Rp2 triliun yang berasal dari APBN. Selain iuran jaminan kesehatan bagi pekerja, pemerintah juga masih menggodok bantuan iuran bagi warga miskin. Nantinya,pemerintah akan menjamin iuran bagi rakyat miskin melalui (APBN).

Saat ini,pemerintah menetapkan besar iuran jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dalam BPJS yakni,sebesar Rp22.201 perorang perbulan atau diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp25,68 triliun untuk 96,4 juta jiwa.

Ada tiga skenario besaran iuran yaitu skenario kenaikan moderat sebesar Rp19.286 per orang per bulan, skenario kenaikan tinggi sebesar Rp22.201 per orang per bulan dan usulan DJSN sebesar Rp27 ribu per orang per bulan. Dari hasil rakor tingkat menteri yang direkomendasikan adalah skenario dua atau Rp22.201 per orang per bulan, tegas Agung.

Besar iuran tersebut adalah bagi para penerima bantuan iuran yang saat ini sebagian besar telah ditanggung Jamkesmas, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), besar iuran ditetapkan sebesar empat persen yang dibagi antara peserta sebesar dua persen dan pemerintah dua persen.

Sedangkan untuk anggota TNI/Polri, besar iuran adalah dua persen yang dibayar oleh peserta, namun UU SJSN mengharuskan pemerintah untuk membayar iuran juga sehingga pada tahun 2014 pemerintah perlu menganggarkan iuran bagi anggota TNI/Polri tersebut.

Untuk Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) yang selama ini dilaksanakan oleh Jamsostek, besar iurannya adalah tiga persen untuk pekerja yang bujangan dan 6 persen untuk yang sudah berkeluarga yang semuanya dibayar oleh pemberi kerja.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menganut sistem asuransi sosial, semua wajib membayar iuran, kecuali warga miskin yang dibayar pemerintah.

((Fitri Yetty))
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan