06/08/2012

Jaminan Sosial Besaran Iuran Perlu Dibahas

Jakarta, Senin 6 Agustus 2012, Suara Karya -

Senin, 6 Agustus 2012

JAKARTA (Suara Karya): Seluruh pemangku kepentingan, khususnya dari pekerja dan perusahaan, diharapkan bisa berdialog untuk memperkecil perbedaan dalam menentukan besaran iuran program jaminan kesehatan.

Direktur Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Djoko Sungkono mengatakan, jika forum dialog tidak dibuka, maka semua pihak akan muncul dengan persepsi sendiri. Bahkan, banyak ide dan aspirasi yang saling bertentangan dan merugikan semua pihak. Kondisi yang sama mungkin saja terjadi pada penentuan iuran program jaminan sosial lain, seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian, jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun seperti yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan turunan dari UU BPJS.

Perbedaan pandangan tidak perlu terjadi jika diawali dengan dialog terbuka untuk menyamakan persepsi. Dengan ini, setiap perbedaan bisa dijembatani, ujar Djoko.

Sebelumnya, kalangan buruh menolak untuk membayar iuran program jaminan kesehatan jika berbeda program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang diselenggarakan Jamsostek saat ini. Pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan akan mulai beroperasi dengan melayani program jaminan kesehatan untuk semua penduduk Indonesia.

Khusus pekerja/profesional, maka maka pembayaran iuran dilakukan secara mandiri, sedangkan masyarakat miskin dan tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Permasalahannya, muncul wacana bahwa pekerja dan pengusaha harus berbagi tanggung jawab untuk program jaminan kesehatan. Dalam pengertian pekerja juga diminta turut membayar iuran.

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2012 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka iuran JPK dibayar oleh perusahaan.

Perhitungannya 3 persen dari upah tenaga kerja (maksimal Rp 3.080.000) dan untuk tenaga kerja lajang serta 6 persen (berkeluarga) dari upah tenaga kerja (maksimal Rp 3,08 juta per bulan). Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 3,08 juta per bulan.

Besaran iuran juga masih menjadi perdebatan. Pekerja ingin besaran iuran rata-rata Rp 19.000 seperti besaran iuran ke Jamsostek. Dalam hal ini, kalangan pekerja juga ingin pelayanan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan sama dengan layanan PT Jamsostek (Persero) saat ini.

((Andrian) )
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan