20/04/2009

Sektor Jasa Konstruksi Dalam Program Jamsostek

, Sinar Pagi Edisi 36 Th.2 15-21 April 2009 -

Jakarta- Sektor Jasa Konstruksi terkesan terlupakan. Padahal jutaan anak bangsa bekerja di sektor ini bahkan peran pekerja (buruh) sektor Jasa Konstruksi juga merupakan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjajian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi yang diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 Tanggal 29 September 1999.

Adapun syarat tahap kepesertaan program ini dimana setiap kontraktor induk maupun sub kontraktor yang melaksanakan proyek jasa konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungkan semua tenaga kerja (borongan maupun harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Adapun proyek-proyek tersebut meliputi proyek-proyek APBD serta proyek-proyek atas dana International, dan proyek-proyek APBN, Proyek-proyek swasta dan lain-lain.

Sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja cara menjadi Peserta adalah Pemborong Bangunan (kontraktor) mengisi formulir pendaftaran kepesertaaan jasa konstruksi yang bisa diambil pada kantor Jamsostek setempat sekurang-kurangnya satu minggu sebelum memulai pekerjaan.

Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP). Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besaran ditetapkan sebagai berikut: pekerja konstruksi sampai dengan Rp 100 juta sebesar 0,24% dari nilai kontrak kerja konstruksi.

Pekerjaan konstruksi di atas Rp 100 juta - Rp 500 juta sebesar penetapan angka 1 sampai 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.100 juta. Pekerjaan konstruksi di atas Rp 500 juta – Rp 1 miliar sebesar penetapan angka 2 ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 500 juta.

Pekerjaan konstruksi di atas Rp 1 miliar - Rp 5 miliar sebesar penetapan angka 3 ditambah 0,12% dari selisih nilai. Yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 1 miliar.

Pekerjaan konstruksi di atas Rp 5 miliar sebesar penetapan di atas Rp 1 miliar - Rp 5 miliar ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 5 miliar. Nilai kontrak kerja konstruksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, mengatur kepesertaan maupun upah sebagai dasar penetapan iuran.

Bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 bulan wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Lebih dari 3 bulan wajib diikutsertakan seluruh Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sementara iuran untuk tenaga kerja harian lepas dalam menetapkan upah sebulan adalah upah sehari dikalikan jumlah hari kerja dalam satu bulan kalender.

Apabila upah dibayar secara bulanan, untuk menghitung upah sehari bagi yang bekerja enam hari dalam satu minggu adalah upah sebulan dibagi 25, sedangkan yang bekerja 5 hari dalam satu minggu adalah upah sebulan dibagi 21.

Untuk tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari tiga bulan, penetapan upah sebulan adalah satu hari dikalikan jumlah hari kerja dalam satu bulan kalender. Bagi yang bekerja lebih dari tiga bulan upah sebulan dihitung dari rata-rata upah selama tiga bulan terakhir. Jika pekerjaan tergantung cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 bulan terakhir.

Untuk tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, penetapan upah sebulan adalah sebesar upah sebulan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

(Fen)
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan