09/05/2012

JAMINAN SOSIAL Manfaat Program Jamsostek Terus Meningkat

Jakarta, Rabu 9 Mei 2012, Suara Karya -

Rabu, 9 Mei 2012

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

PP tentang perubahan kedelapan atas PP Nomor 14 tahun 1993 ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 April 2012.

Dengan diterbitkannya PP yang baru ini, maka santunan dan manfaat dari program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan PT Jamsostek (Persero) meningkat. PP ini merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, PP yang baru memberikan manfaat program jaminan sosial yang lebih baik bagi tenaga kerja dan keluarganya. Selama ini pekerja/buruh mendapatkan perlindungan melalui empat program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), serta jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).

Sesuai peraturan, iuran untuk program JKK, JK, dan JPK sepenuhnya ditanggung pengusaha, sedangkan untuk iuran JHT sebesar 5,7 persen dari gaji/upah per bulan ditangggung pengusaha sebesar 3,7 persen dan pekerja 2 persen.

Sementara itu, Direktur Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Djoko Sungkono mengatakan,, dalam PP Nomor 53 Tahun 2012 ini terdapat perubahan penting yang mengatur iuran JPK yang besarnya 3 persen untuk tenaga kerja lajang dan 6 persen untuk yang sudah berkeluarga serta JK. Saat ini biaya pelayanan kesehatan meningkat cukup signifikan. Karena itu, batas atas upah Rp 1 juta sebagai dasar perhitungan iuran JPK sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini, sehingga perlu diubah.

Dasar perhitungan iuran JPK yang sebelumnya maksimal Rp 1 juta dari upah sebulan, kini diubah menjadi paling tinggi 2 kali pendapatan tidak kena pajak keluarga dengan anak satu (PTKP-K1) per bulan atau setara dengan Rp 3,08 juta (2 kali Rp 1,54 juta per bulan). Dengan kenaikan besaran iuran JPK ini, maka manfaat dan cakupan pelayanan ditingkatkan, di antaranya mencakup cuci darah serta pengobatan untuk penyakit jantung, kanker, dan HIV/AIDS.

Peningkatan dimaksud akan diatur lebih lanjut melalui perubahan Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kata Djoko.

Sedangkan perubahan lainnya terkait manfaat jaminan kematian (JK) yang semula diberikan sebesar Rp 16,8 juta menjadi Rp 21 juta per orang. Rinciannya, santunan kematian dari sebelumnya Rp 10 juta menjadi sebesar Rp 14,2 juta, sedangkan untuk biaya pemakaman tetap Rp 2 juta. Demikian juga santunan Rp 200.000 per bulan selama 24 bulan.

Untuk ahli waris penerima manfaat, yang sebelumnya hanya pada keturunan sedarah menurut garis luruh ke bawah dan garis lurus ke atas (janda/duda atau anak sampai dengan cucu atau kakek-nenek), sekarang diperbolehkan diterima oleh mertua atau saudara kandung, tutur Djoko.

((Andrian) )
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan