14/03/2012

12 UU Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Dikaji Ulang

Jakarta, Rabu 14 Maret 2012, Pelitaonline.com -

Rabu, 14 Maret 2012

KEMENTERIAN Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedang membahas dan mengkaji 12 Undang-Undang (UU) yang merupakan landasan operasional penyelenggaraan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Bidang Hukum Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2012 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/3).

Ia menjelaskan, evaluasi menyeluruh terhadap semua produk regulasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, untuk mencari akar permasalahan dan menemukan solusi penyesaian permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Dalam rangkaian proses pengkaijan maupun pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Kemenakertrans akan mengkomunikasikan dengan para pemangku kepentingan, agar cakupan substansi yang diatur benar-benar aspiratif dan implementatif.

Muhaimin mengungkapkan, berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 terdapat sejumlah UU di Bidang ketenagakerjaan yang diagendakan akan disempurnakan, baik sebagai inisiatif Pemerintah maupun inisiatif DPR-RI.

Sesuai Prolegnas tahun 2012, Kemenakertrans memprioritas kerja untuk membahas RUU tentang Penyempurnaan UU No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang merupakan inisiatif DPR-RI.

Selain itu, diprioritaskan pembahasan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, serta menggodok peraturan pelaksanaan dari UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang harus diselesaikan.

Kemenakertrans juga memberikan perhatian khusus kepada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah tujuh kali dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sedikitnya terdapat 17 Pasal dan 40 ayat dalam UU Ketenagakerjaan yang saat ini ramai didiskusikan usulan revisinya.

Mengingat telah banyak pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah selayaknya menjadi prioritas Prolegnas agar UU Ketenagakerjaan ini disempurnakan, tutur Muhaimin.

Ia menambahkan, persoalan yang terjadi selama ini seringkali terletak pada regulasinya sehingga harus diperbaiki. Namun, ada juga persoalan yang muncul ditingkat implementasi, karena ketidakpahaman atau sengaja menyimpangi aturan yang berlaku untuk kepentingan tertentu.

Produk-produk regulasi harus disempurnakan sesuai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar membuahkan produk regulasi yang efektif, implementatif, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, kata Muhaimin.

Ke-12 UU di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian itu adalah UU tentang Uap Tahun 1930; UU No 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.

UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; UU No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; UU No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Kemudian, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; UU No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; UU No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009; dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (sedang dibahasa peraturan pelaksanaannya).

((iz))
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan