15/02/2012

Implementasi SJSN Layanan Jaminan Kesehatan Harus Tetap

Jakarta, Rabu 15 Februari 2012, Suara Karya -

Rabu, 15 Februari 2012

JAKARTA (Suara Karya): Kekhawatiran kalangan pekerja terkait akan menurunnya pelayanan program jaminan kesehatan setelah diambil alih Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2014 diharapkan tidak terjadi. Pemerintah tentunya akan menjaga agar kualitas pelayanan jaminan kesehatan tidak menurun.

Direktur Pelayan PT Jamsostek (Persero) Djoko Sungkono mengatakan, pemerintah membentuk tim untuk mempersiapkan peraturan sebagai petunjuk pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. UU ini merupakan petunjuk pelaksana UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU BPJS mengamanatkan pembentukan BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan yang transformasi PT Jamsostek (Persero).

BPJS Kesehatan akan melaksanakan progran jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Dengan ini, program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang dilaksanakan PT Jamsostek (Persero) untuk pekerja dan keluarganya akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. PT Askes mulai 1 Januari 2014 akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat beroperasi pada 1 Juli 2015.

Djoko, yang juga anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) ini menjelaskan, Wakil Menteri Kesehatan ditunjuk sebagai ketua untuk persiapan dan pengkajian terkait peraturan pemerintah serta peraturan dan keputusan presiden (keppres/perpres) pendukung. Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditunjuk sebagai ketua untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah dibentuk pada 2014, BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan empat program jaminan sosial untuk tenaga kerja, meliputi jaminan kecelakaan kerja (JK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). Untuk melaksanakan UU BPJS, dibutuhkan 20 peraturan pemerintah dan tujuh keputusan/peraturan presiden.

Sebelumnya, kalangan pekerja mengkhawatirkan kualitas pelayanan JPK yang didapat saat ini akan menurun setelah dilaksanakan BPJS Kesehatan pada 2014, misalnya tidak mendapat lagi layanan hemodialisis (cuci darah), operasi jantung, pengobatan kanker, dan HIV/AIDS.

Djoko meyakini pemerintah tidak akan mengurangi kualitas layanan jaminan kesehatan bagi pekerja yang membayar iuran. Atau, tidak seperti masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya mendapat bantuan dari pemerintah.

((Andrian) )
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan