27/09/2011

Pemerintah Pertimbangkan Potonngan Tabungan Perumahan

Jakarta, Selasa 27 September 2011, Jambi Independent -

Selasa, 27 September 2011

JAKARTA : Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) masih mempertimbangkan besaran potongan bagi tabungan perumahan. Potongan ini akan dibebankan kepada pemberi kerja. Untuk itu harus dihitung benar-benar agar tidak memberatkan, ujar Sekretaris Menpera Iskandar Saleh, kemarin (25/9). Iskandar mengatakan, selama ini pemberi kerja telah dibebankan berbagai potongan termasuk potongan Jamsostek sehingga belum tentu mereka bersedia dipotong untuk tabungan perumahan.

Salah satu usulan lain, potongan itu dibagi dengan pekerja dengan komposisi 70 persen pemberi kerja dan 30 persen pekerja atau 60 persen pemberi kerja 40 persen pekerja.

Iskandar mengatakan, tabungan perumahan ini merupakan jawaban bagi bank penyalur KPR/KPA untuk mendapatkan dana murah berjangka panjang. Bank-bank penyalur KPR/KPA dengan masa tenor 15 tahun terancam mengalami mismatch (ketidaksesuaian) dana karena menggunakan sumber dana tabungan masyarakat berjangka pendek, kata dia.

Sedangkan untuk memanfaatkan sumber dana melalui PT Sara Multigriya Finansial (SMF) juga masih terkendala penjualan surat berharga di pasar sekunder, karena peringkatnya masih di bawah surat utang negara. Sehingga solusi untuk mengatasi sumber dana perumahan segera direalisasikan tabungan perumahan. Untuk itu, kata Iskandar, perlu dibuatkan perangkat undang-undang karena menyangkut iuran masyarakat yang jumlahnya triliuanan rupiah.

Persoalannya membutuhkan waktu untuk menyiapkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun dengan dukungan bank penyalur kredit perumahan seperti BTN diperkirakan dalam waktu delapan bulan rencana dapat terwujud.

Sebelumnya dalam acara gathering di Sukabumi, Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengatakan, kebijakan pemerintah membentuk tabungan perumahan nasional sangat ditunggu BTN sebagai bank penyalur kredit perumahan.

Hanya saja Iqbal minta harus dibuatkan peraturan yang mengharuskan dana yang dihimpun dari bank tabungan perumahan sebaiknya ditempatkan pada bank penyalur perumahan.

Iqbal mengingatkan, pemerintah seharusnya menempatkan dana tabungan perumahan pada perbankan yang memiliki kapasitas debitur yang telah mendapatkan kredit perumahan dalam beberapa tahun terakhir. BTN sebagai penyalur kredit perumahan untuk program rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah telah tersalurkan 120.000 unit hampir memenuhi program pemerintah 200.000 unit, kata Iqbal.

Iqbal menyambut baik fasilitas pemerintah menyediakan bunga murah dan tetap selama masa angsuran melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (PLPP). Hanya saja di lapangan kita mengalami kesulitan. Kami kesulitan mendapatkan supply (pasokan) rumah dari pengembang sesuai kriteria rumah yang layak dibiayai program FLPP, kata Iqbal.

Anggota Komisi V Malkan Amim mengatakan, fasilitas tabungan perumahan hanya dapat menyentuh masyarakat yang menjadi anggotanya saja. Padahal kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang masih kesulitan membeli rumah. Hal ini dapat dilihat dari backlog (kebutuhan) rumah mencapai 13,6 juta pada 2011.

Pemerintah seharusnya tidak menghapus kebijakan memberikan fasilitas subsidi karena sebelumnya pemerintah pernah memberikan subsidi uang muka dan subsidi selisih bunga. Sudah menjadi kewajiban pemerintah memberikan subsidi agar mereka (MBR) dapat tinggal di rumah yang layak, tidak berhimpit-himpitan di rumah kontrakan yang tidak sehat kondisinya, kata Malkan. Malkan mengatakan, APBN masih sanggup memberikan subsidi, sehingga kebijalan untuk menghapus subsidi bukan merupakan langkah yang tepat di tengah-tengah kenaikan berbagai barang kebutuhan pokok.

((ant))
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan