30/06/2011

RUU BPJS Dianggap Tak Langgar UUD 45

Jakarta, Kamis 30 Juni 2011, Primaironline.com -

Jakarta : Penerapan wajib iuran bagi setiap warga negara untuk jaminan sosial sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 17 Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai sudah sejalan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Jika uang iuran wajib bertentangan dengan UUD 45, maka pajak juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 45. Begitu juga dengan Jamsostek dan Askes yang sudah beroperasi selama 40 tahun, ujar mantan tim perumus UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Hasbullah Thabrani ketika dihubungi wartawan, Rabu (29/6).

UU SJSN menurut Hasbullah, telah cukup memenuhi maksud pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Yakni sistem jaminan yang dipilih itu mencakup seluruh rakyat Indonesia dengan maksud untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, jelas Hasbullah sambil menyinggung adanya  keinginan uji materi UU 40/2004 tentang SJSN untuk mencabut pasal 17 UU SJSN dengan alasan pasal tersebut mencerminkan lebih banyak menguntungkan bisnis asuransi saja.

Istilah iuran yang dimaksud dalam RUU BPJS itu imbuh Hasbullah adalah diperlukan dana untuk menjamin setiap warga negara ketika terkena musibah seperti sakit, PHK, hari tua. Untuk dana iuran dan dikumpulkan bersama digunakan bersama.

((feb))
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan