21/04/2011

Implementasi SJSN Manfaat dan Tanggungan JPK Akan Disesuaikan

Jakarta, Kamis 21 April 2011, Suara Karya -

Kamis, 21 April 2011

JAKARTA (Suara Karya): PT Jamsostek (Persero) siap melakukan penyesuaian pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

 

Kepala Divisi Pelayanan JPK PT Jamsostek (Persero) Mas'ud Muhammad mengatakan, penyesuaian pelaksanaan JPK Jamsostek terkait implementasi UU SJSN mencakup manfaat yang diberikan untuk peserta, salah satunya akan ada peningkatan atau tambahan pertanggungan.

 

Manfaat yang akan ditambah, antara lain terkait pertanggungan untuk perawatan dan pengobatan untuk penyakit kanker. Selain itu juga pertanggungan untuk operasi jantung serta operasi khususnya lainnya.

 

Bahkan, ini juga termasuk pertanggungan untuk transplantasi organ tubuh dengan plafon iuran sesuai kecukupan dana serta pertanggungan pencucian darah. Selain itu, pelayanan rawat inap, termasuk di ruang ICU dan sejenisnya, tidak akan dibatasi hanya 60 hari per kasus per tahun, namun akan disesuaikan dengan kebutuhan medis, kata Mas'ud di Jakarta, kemarin, pada acara seminar tentang pelaksanaan jaminan kesehatan seiring pelaksanaan UU SJSN.

 

Untuk itu, menurut dia, Jamsostek akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam program JPK. Ini termasuk mendorong efektivitas dalam penegakan hukum, khususnya terkait banyaknya pekerja yang belum menjadi peserta JPK yang diselenggarakan Jamsostek.

 

Pelaksanaan program JPK dan manfaatnya saat ini diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1993. Namun, melihat perkembangan yang ada, kita sedang memproses revisi dari PP ini, terutama terkait peningkatan maupun perluasan manfaat dan pertanggungan, tuturnya.

 

Pada kesempatan yang sama, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJ SN) Bambang Purwoko mengatakan, implementasi SJSN akan memberikan ketenangan kepada masyarakat karena merasa terlindungi dari segala risiko sosial. Untuk itu, pemerintah harus merealisasikan komitmennya untuk melaksanakan UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Untuk tahap awal, minimal pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu.


Menurut dia, implementasi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menguntungkan masyarakat kecil karena terlindungi dari risiko sakit, kecelakaan, hari tua, dan lainnya. Ini dikarenakan jaminan sosial merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi pemerintah.

 

Bagi mereka yang tidak mempunyai penghasilan atau masyarakat miskin dan tidak mampu, tentu tidak akan dibebani iuran untuk ikut program jaminan sosial. Ini menjadi kewajiban pemerintah yang membayar iuran untuk masyarakat kecil atau miskin, tuturnya.

 

Dia menambahkan, jika SJSN sudah diimplementasikan, minimal jaminan kesehatan bagi masyarakat, maka tidak akan ada lagi rumah sakit yang menolak pasien, bahkan hanya dengan alasan tidak mempunyai uang muka untuk membayar biaya perawatan rumah sakit.

((Andrian) )
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan