18/03/2011

Wajib, Pekerja Kontrak Jadi Peserta Jamsostek

Jakarta, Jumat 18 Maret 2011, Harian Pelita -

Jakarta, Pelita  : Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga menegaskan, pekerja kontrak wajib menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

Karena itu, kata Hotbonar, perusahaan penyedia tenaga kerja yang mempekerjakan pekerja sebagai pekerja kontrak di perusahaan lain, tidak boleh memakai dalih status kontrak sebagai alasan.

Pekerja kontrak itu sudah seharusnya menjadi peserta Jamsostek karena mereka tunduk terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan.

Namun, masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja mereka dalam program Jamsostek dan ini yang kami kejar terus, ungkap Hotbonar, kemarin

Sampai saat ini, jumlah peserta aktif Jamsostek mencapai 9,34 juta orang dengan peserta nonaktif sebanyak 22,4 juta orang. Realisasi penambahan peserta tahun 2010 mencapai 3,3 juta orang, lebih tinggi dari target 2,7 juta orang.

Hotbonar mengatakan, pihaknya terus mensosialisasikan manfaat program Jamsostek, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Mengikuti program Jamsostek bukan semata-mata hak normatif pekerja, tetapi juga suatu kewajiban.

Berdasarkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), tahun 2007 ada 22.275 perusahaan dengan 2.114.774 tenaga kerja yang memberikan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Pada sisi pemasok, terdapat 1.540 perusahaan pemborongan pekerjaan yang mempekerjakan 78.918 tenaga kerja dan 1.082 perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh yang mempekerjakan 114.566 tenaga kerja.

Menakertrans Muhaimin Iskandar menambahkan, pemerintah akan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang membandel, menyusul masih banyak industri yang tidak mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan jaminan sosial. Upaya itu dilakukan jika pendekatan secara persuasif belum memberikan hasil optimal.

Untuk menegakkan aturan itu, pihaknya telah meminta kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), khususnya dari aparat dinas tenaga kerja untuk melakukan pengawasan dan tindakan jika menemukan pelanggaran.

Apalagi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, program jaminan sosial bagi tenaga kerja wajib diberikan oleh perusahaan. Tidak hanya karyawan tetap, tetapi pekerja kontrak dan outsourcing sesuai ketentuan harus diberikan perlindungan atau jaminan tenaga kerja, jelas Muhaimin.

Lebih lanjut Hotbonar mengungkapkan, banyak kasus terjadi hanya sebagian karyawan tetap didaftarkan, sedangkan sisanya tidak, apalagi yang berstatus kontrak dan outsourcing.

((iz))
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan