17/03/2011

5.361 Perusahaan di Jakarta Belum Anggota Jamsostek

Jakarta, Kamis 17 Maret 2011, Metro TV News -

Metro TV, Rab, 16 Mar 2011 Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 5.361 perusahaan di DKI Jakarta belum menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja sehingga Kantor Wilayah III PT Jamsostek akan mengenjot kepesertaan program itu.

Langkah itu dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Gubernur DKI No.66/2010 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Perubahannya, kata Kepala Kanwil III PT Jamsostek Herdy Trisanto di Jakarta, Rabu (16/3).

Ia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan bagian pengawas Dinas Tenaga Kerja DKI agar Pergub bisa dilaksanakan secara maksimal.

Kami yakin pekerja di Jakarta sangat bersyukur atas kelahiran pergub tersebut yang mewajibkan semua perusahaan yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program Jamsostek, kata Herdy.

Setiap perusahaan yang memiliki pekerja 10 atau lebih dan atau membayar total upah Rp1 juta, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jamsostek.

Jika mengacu pada ketentuan tersebut, setiap perusahaan berbadan hukum baik CV, UD, PT bahkan koperasi sekalipun wajib menjadi peserta Jamsostek karena ketentuan upah minimum di DKI sudah di atas Rp1 juta per bulan.

Karena itu, Herdy memberi apresiasi kepada Pemerintah Jakarta yang sudah mengeluarkan Pergub tersebut yang memperkuat ketentuan dalam UU tentang Jamsostek dan UU tentang Ketenagakerjaan. Saat ini kepesertaan perlindungan tenaga kerja tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi pekerja yang belum menjadi peserta aktif.

Perusahaan yang belum terdaftar saja masih 5.361, sedangkan yang terdaftar tetapi tidak aktif sekitar dua ribu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang juga tidak aktif sebanyak 5,6 juta jiwa.

Herdy menyatakan masih tingginya peserta tidak aktif karena praktik tenaga kerja outsourcing dan kontrak yang banyak dianut perusahaan belakangan ini. Tenaga kerja outsourcing dan kontrak biasanya hanya bekerja satu, dua hingga empat tahun, setelah itu mereka dirumahkan lalu mendaftar baru lagi.

Kondisi itu menjadikan tenaga kerja yang sudah mendaftar saat bekerja dan iurannya dibayar perusahaan, kemudian masa kontraknya habis sehingga menjadi peserta pasif.

Ketika ditanya tentang solusi dari kondisi tersebut, Herdy mengatakan, kondisi tersebut membutuhkan perbaikan sistem yakni perekrutan tenaga kerja yang harus terkendali karena menurut peraturan perundangan tidak semua jenis pekerjaan boleh diisi oleh tenaga kerja outsourcing dan kontrak, terutama mereka yang bertugas melaksanakan pekerjaan inti.

Dengan kondisi tersebut, jenis pekerjaan yang boleh dioutsourcing atau dilaksanakan oleh tenaga kontrak adalah bagian pendukung, seperti petugas kebersihan, satuan pengaman, urusan dalam, distribusi surat menyurat dan pekerjaan pendukung lain.

Herdy juga memberi apresiasi kepada Kementerian Tenaga Kerja yang akan meningkatkan jumlah tenaga pengawas karena di tangan mereka penegakan hukum atas kepesertaan Jamsostek berada.

((Ant/ICH))
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan