29/12/2010

Sistem Kerja Kontrak Akan Dihapus

JAKARTA (SINDO) – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan menghapus sistem kerja kontrak dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing) pada 2011.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, kebijakan tersebut akan diperkuat dengan peraturan menteri tenaga kerja selama revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih dibahas di DPR. Menurut dia, perubahan rekrutmen pegawai ini dilatarbelakangi ada kenaikan jumlah pekerja pada sektor formal dari 30% pada 2009 menjadi 33% pada 2010. Namun, dia menyayangkan sebagian besar dari 33% jumlah tersebut berstatus pekerja kontrak atau bahkan disewa dari outsourcing."Kita masih memiliki kendala, sebagian besar pekerja ini bukan pegawai tetap, tapi kontrak," ungkapnya.

Untuk itu,mantan Wakil Ketua DPR ini akan mendorong perusahaan- perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya dengan sistem kontrak untuk melakukan pengangkatan pada 2011, tentu saja dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan baru yang lebih memberi jaminan pada para pekerja. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mengaku, perubahan sistem penerimaan pegawai yang akan dilakukan Kemenakertrans akan bertentangan dengan hukum jika revisi UU 13 belum selesai.Penerimaan pegawai kontrak dan outsourcing menjadi amanat dalam UU tersebut. "Kok bisa Pak Menteri menyatakan seperti itu,padahal revisi UU itu sudah dicabut dari Prolegnas," ujarnya.

Kalaupun Kemenakertrans akan menggunakan permenakertrans sebagai pengganti UU, itu pun suatu keputusan yang salah. Dia juga tidak yakin Presiden akan mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) karena tindakan tersebut juga inkonstitusional. Karena itu, langkah yang dilakukan Menakertrans sebaiknya ditunda. (neneng zubaidah)
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan