04/10/2010

Jamsostek kaji penaikan manfaat biaya pengobatan

OLEH R. FITRIANA Bisnis Indonesia

 

JAKARTA PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja [persero) akan menambah manfaat biaya pengobatan dan perawatan kepada peserta dari Rp 12 juta per orang menjadi Rp20 juta per orang.

 

Direktur Utama PT Jamsostek (persero) Hotbonar Sinaga mengatakan saat ini draf rancangan peraturan pemerintah tentang ketentuan tersebut telah diajukan ke pemerintah dan hingga kini belum ada keputusan dari pengajuan rancangan tersebut.

 

"Kami terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta, salah satunya dengan meningkatkan manfaat biaya pengobatan dan perawatan bagi peserta ini," jelasnya, pekan lalu.

 

Selain itu, BUMN ini juga akan meningkatkan biaya transportasi darat, laut, udara untuk peserta jamsostek yang tengah mengalami kecelakaan kerja, serta cakupan manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK) untuk biaya gigi timan.

 

"Ketentuan tentang ini [biaya transportasi dan cakupan manfaat JKK] sudah selesai dibahas antara Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara dan PT Jamsostek," tuturnya.

 

Dia menjelaskan pemberian JKK dimaksudkan agar memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan menyeluruh, sesuai kebutuhan dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

 

Namun, lanjutnya, ada pelayanan khusus seperti kacamata, gigi palsu, mata palsu, alat bantu dengar, alat bantu gerak tangan dan kaki hanya diberikan kepada tenaga kerja dan tidak diberikan kepada anggota keluarganya.

 

Untuk batas waktu pengajuan klaim JKK, PT Jamsostek menetapkan paling lama 3 bulan setelah perusahaan melunasi tunggakan iuran, selebihnya akan ditolak oleh BUMN ini.

 

"Ada beberapa hal yang terjadi pada peserta dan tidak menjadi tanggung jawab kami, di antaranya cedera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri, seperti bunuh diri dan tindakan melawan hukum."

 

Demikian juga bagi tenaga kerja yang pada permulaan kepesertaan sudah memiliki tiga anak atau lebih, maka juga tidak berhak mendapatkan jaminan bagi persalinan.

 

Sementara itu, pembayaran iuran peserta bagi program JKK yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan 3% dari upah kerja (maksimal Rpl juta) bagi pekerja lajang, sedangkan 6% untuk tenaga kerja berkeluarga dengan dasar persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rpl juta.

 

Dalam pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Hotbonar menuturkan pihaknya kini memiliki pelaksana pelayanan kesehatan (PPK) I sebanyak 2.813 unit, 530 rumah sakit, 269 apotek dan 270 optik, dengan jumlah tertanggung program JPK sebanyak 4,5 juta orang.

 

Hingga Agustus 2010, jumlah kasus dan biaya program JPK adalah 8.895.501 kasus dengan pembayaran jaminan Rp451,07 miliar.

hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan