29/09/2010

ILO: Perluas skema jaminan untuk pekerja informal

, Bisnis.com -

Oleh: R. Fitriana

JAKARTA: International Labour Organization (ILO) meminta pemerintah melalui PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (persero) untuk menyosialisasikan dan memperluas skema perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal/ luar hubungan kerja (LHK).

Pasalnya, pemberian jaminan sosial kepada pekerja sektor itu masih terbatas, sementara itu sejumlah penelitian lembaga internasional ini menunjukkan pekerja informal di kota maupun di desa siap membayar iuran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka.

Peter Van Rooij, Direktur ILO Jakarta, mengatakan untuk mengetahui kebutuhan yang layak bagi pekerja informal maka diperlukan komunikasi melalui berbagai dialog intensif antarsemua pihak yang berkepentingan dalam perekonomian sektor informal ini.

"Kami juga membutuhkan rekomendasi yang jelas untuk membuat rencana pengembangan bagi Indonesia dengan konsentrasi pada tindakan nyata memperbaiki kesejahteraan pekerja informal melalui jaminan sosial," katanya, kemarin.

Dalam laporan bersama antara ILO dan PT Jamsostek (persero) dijelaskan bahwa sebagai lembaga internasional, ILO dapat mengusulkan studi kelayakan yang mampu menghasilkan beberapa model skema jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal sesuai kebutuhan dan prioritas.

Dalam rekomendasi laporan itu disebutkan perlu dipertimbangkan sejumlah masalah apabila model skema yang baru akan dirancang pemerintah secara khusus untuk sektor pekerja informal, seperti mengembangkan skema sesuai dengan status demografis pekerja di sektor informal dan ada penilaian berdasarkan individu, tidak lagi hanya mengandalkan penilaian berdasarkan kelompok.

Dalam laporan survei ILO 2009 menunjukkan 80% dari 2.068 pekerja di sektor informal yang menjadi responden tidak memiliki jaminan sosial apapun, bahkan tidak ada jaminan sosial resmi maupun jaminan sosial negara, selain bantuan dari keluarga.

Direktur Utama PT Jamsostek (persero) Hotbonar Sinaga mengatakan pihaknya telah memperluas cakupan skema jaminan kepada pekerja sektor informal sejak diterbitkan Permenakertrans No.24/VI/2006 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja.

Namun, kemajuan pertambahan anggota pekerja informal terlihat tidak merata dan perlahan, karena kondisi ekonomi tidak menguntungkan dan terbatasnya kemampuan administrasi, baik keuangan maupun sumber daya. (mfm)

hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan