31/08/2010

Pengawasan Ketenagakerjaan Ditingkatkan

, Suara Pembaruan -

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan. Ini bisa dilihat sejak Agustus 2009 sampai sekarang sebanyak 96 kasus pelanggaran norma ketenaga-kerjaan sedang diproses di pengadilan. Laporan khusus kali ini yang ditulis wartawan SP Siprianus Edi Hardum membeberkan segala aspek pengawasan ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku.

Direktur Utama PT Starindo Prima, Johan Indayung (30), dan Direktur Utama PT Sahabat Kayu Indah Tanjung Morawa, Zamar (48), awal Agustus 2009, dihadapkan ke meja hijau. Dua perusahaan ini bergerak dalam industri perkayuan.

Dua pengusaha ini dihadapkan ke meja hijau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, PPNS Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) bersama Kejaksaan Negeri Deliserdang. Johan Indayung didakwa tidak membayar upah dan menghalang-halangi buruh untuk berserikat. Ia dijerat dengan Pasal 93 Ayat 2 huruf d UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 143 Ayat 2 KUHP.

Sedangkan, Zamar didakwa melanggar Pasal 93 Ayat 2 huruf d UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia didakwa dengan pasal tersebut, karena tidak membayar upah buruh karena para buruh mengikuti pemilihan kepala daerah Sumut beberapa waktu sebelumnya. Ketika para buruh menuntut, Zamar malah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kasus kedua pengusaha ini masih diproses di Pengadilan Tinggi Medan.

Dua pengusaha di atas merupakan sebagian kecil dari sekian banyak pengusaha (perusahaan) dihadapkan ke meja hijau oleh PPNS, baik PPNS pemerintah daerah maupun PPNS dari Kemnakertrans. "Yang sering menjadi persoalan adalah di pengadilan para pengusaha yang terbukti bersalah ini menurut kita, dihukum ringan bahkan tidak sedikit yang diputuskan bebas oleh hakim. Ini merupakan wewenang hakim. Biarlah masyarakat yang menilai hakim-hakim seperti ini," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, baru-baru ini.

Muhaimin mengatakan, sejak Agustus 2009 sampai sekarang, setidaknya sebanyak 96 kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan sedang diproses di pengadilan.

Muhaimin mengatakan, keseriusan Kemnakertrans untuk miningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari pembentukan Direktorat Bina Penegakan Hukum di Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker). Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak dasar pekerja yang meliputi norma upah, norma Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), norma waktu kerja, norma anak dan perempuan serta norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pemerintah menunjuk PT Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nonor 36 Tahun 1995. Program Jamsostek wajib diikuti oleh setiap perusahaan (BUMN, joint venture, PMA), yayasan, koperasi, perusahaan perorangan yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 orang atau membayar seluruh upah per bulan paling sedikit Rp 1.000.000 atau lebih.

Program Jamsostek kepesertaannya diatur secara wajib melalui UU 3 / 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Adapun, program Jamsostek terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

"Peserta Jamsostek yang aktif bergabung ini hanya sekitar 9% dari jumlah tenaga kerja aktif sekitar 30 juta pekerja," kata Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga.

 

Kecelakaan Kerja

Menurut Dirjen Binwasnaker, I Gusti Made Arka, mulai tahun 2010, Kemnakertrans, melalukan penarikan pekerja anak dari pekerjaan terburuk di perusahaan-perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mendukung program keluarga harapan (PKH) yang telah ditetapkan menjadi prioritas nasional melalui program terpadu bersama Kementerian Pendidikan Nasional, Bappenas, Kementerian Sosial, dan instansi swasta lainnya, dalam rangka memfasilitasi pekerja anak ke bangku pendidikan formal dan pelatihan keterampilan.

Sejak tahun 2008 sampai sekarang, kata Arka, jumlah pekerja anak yang ditarik dan difasilitasi ke bangku sekolah formal dan tempat pendidikan keterampilan sebanyak 3.000 setiap tahun. Untuk tahun 2010 penarikan pekerja anak dilakukan di 13 provinsi dan 50 kabupaten/kota untuk 3.000 pekerja anak.

Data Kemnakertrans menyebutkan, sektor konstruksi berada pada daftar teratas tingkat kecelakaan kerja secara nasional, yakni 32% dari seluruh kecelakaan kerja yang terjadi pada 2008 sebanyak 58.600 kasus. Angka kecelakaan kerja sektor konstruksi yang cukup besar itu hanya mempekerjakaan kurang lebih 4,5 juta orang pekerja atau hanya sebesar 5% dari jumlah pekerja secara nasional.

Sementara Ketua Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N), Harjono mengatakan, pada 2008 setiap 100.000 orang pekerja, yang meninggal karena kecelakaan industri ada 14 orang dan sembilan orang mengalami kematian akibat kecelakaan lalu lintas dari rumah ke kantor atau sebaliknya. "Di Malaysia, kecelakaan kerja yang dialami pekerja di jalan raya dari rumah ke kantor atau sebaliknya hanya enam orang dan di Thailand hanya enam orang," kata Harjono.

 

Tak Ada Jalur

Menurut Muhaimin, beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan adalah, pertama, masih terbatasnya kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan. Untuk mengawasi sekitar 207.813 perusahaan dibutuhkan 3.463 orang pengawas, namun yang tersedia hanya 2.089 orang pengawas.

Kedua, adalah tidak terdapat jalur instruktif ke daerah yang berakibat pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di masing-masing provinsi, kabupaten dan kota, berbeda-beda. Pemerintah pusat tidak dapat mengatur posisi penempatan pengawas ketenagakerjaan walaupun seorang pengawas ketenagakerjaan ditunjuk dan diberhentikan oleh Menakertrans, karena status kepegawaian pengawas adalah pegawai daerah.

Ketiga, terjadi disfungsi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya penempatan pengawas ketenagakerjaan di luar unit pengawasan ketenagakerjaan, dan sebaliknya pegawai yang bukan pengawas ketenagakerjaan ditempatkan pada unit pengawasan yang bukan kompetensinya. Akibatnya, sistem manajemen pengawasn ketenagakerjaan tidak berjalan secara optimal baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendaliannya.

Oleh karena itu, ke depan, kata Muhaimin, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, melakukan pengawasan terhadap semua perusahaan. Penyelegaraan pengawasan ketenagakerjaan akan ditingkatkan melalui formula konsultatif dengan perusahaan-perusahaan.

Untuk menambah kekurangan pegawai pengawas, kata dia, sekarang beberapa gubernur/bupati dan wali kota telah berkomitmen untuk menambah pegawai pengawas melalui diklat biaya APBD, seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kabupaten Bekasi (Jawa Barat), Kabupaten Sidoarjo, Malang, dan Pasuruan (Jawa Timur) serta menyusul provinsi lainnya, seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatrera Utara, Maluku, dan Jawa Tengah.

Sedangkan untuk menurunkan angka kecelakaan kerja sebesar 50% sampai zero accident, Kemnakertrans melaksanakan tiga tahapan program kerja. Pertama sosialisasi, aturan-aturan dan kewajiban bagi para pengelola. Kemudian, kedua, adalah tahapan pembinaan dan peringatan. "Bila kedua hal itu telah dilakukan, namun perusahaan tidak juga menaati peraturan K3 maka akan diambil penindakan yang melibatkan aparat penegak hukum lainnya," tegas Muhaimin.

Menurut Muhaimin, upaya sosialiasi penerapan K3 harus melibatkan pekerja dan masyarakat secara langsung. Agar pekerja sadar mengenai pentingnya mengenakan peralatan pelindung diri, seperti helm, sepatu, dan sebagainya. "Tujuan dasar dari K3 adalah mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya kejadian berbahaya lainnya. Dengan berbagai upaya kita berharap tahun 2015 bisa terwujud Indonesia Berbudaya K3," katanya.

Ketua Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) Harjono mengatakan, kecelakaan kerja tidak hanya membuat kerugian langsung, tapi juga ada kerugian tidak langsung. "Kerugian langsung dan juga tidak langsung dari kelalaian dalam menjaga keselamatan kerja sangat merugikan produktivitas pekerja dan perusahaan," uajrnya.

Menurut Harjono, apabila program nasional tentang budaya K3 yang diintensifkan mulai 2010 hingga 2014 dapat terealisasi, maka pada 2015 diprediksi sebanyak Rp 50 triliun kerugian akibat kecelakaan kerja itu dapat terselamatkan.

Arka menambahkan, kebijakan revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan akan dilaksanakan beberapa pilar pendekatan, yaitu, optimalisasi kapasitas perangkat dan lembaga pengawasan ketenagakerjaan di pusat dan daerah. Optimalisasi dukungan peran serta masyarakat, yaitu: pekerja, pengusaha, organisasi pekerja organisasi pengusaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat pada umumnya sebagai fungsi kontrol sosial untuk mendukung pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

Optimalisasi dukungan pemerintah daerah, baik dalam bentuk dukungan kebijakan maupun dukungan anggaran, untuk kelancaran pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Tahun 2010, kata Arka, beberapa provinsi telah menganggarkan APBD untuk Diktat Pengawas Ketenagakerjaan seperti Provinsi Jawa Barat sebanyak 90 orang, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 25 orang, dan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 30 orang.

Muhaimin menambahkan, pada masa mendatang peranan pengawas ketenagakerjaan memiliki peranan penting dalam skala nasional ataupun kerja sama internasional. Hal ini terkait isu global bahwa perdagangan beberapa jenis komoditi yang mensyarakatkan sertifikasi penerapan sertifikasi K3 di perusahaan. "Penerapan labour standart yang ketat akan menjadi perthatian dalam kerja sama perdagangan Internasional. "Hal ini seiring dengan komitmen internasional di bidang K3 yang disepakati pada Konferensi ASEM tahun 2008 di Bali, di mana Indonesia dan Singapura ditetapkan untuk menjadi project leader K3, " kata Muhaimin.

Menurut Muhaimin, Kemnakertrans juga menggagas pada tahun 2015 Indonesia memasuki budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mengubah pola masyarakat terutama masyarakat industri dari unsafety behavior menjadi safety behavior. Langkah yang telah diambil dengan menandatangani MoU antara Menakertrans Muhaimin Iskandar dengan BP Migas dalam rangka penerapan norma K3 di sektor Pertambangan. u

hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan