24/08/2010

Pemerintah Dukung Jamsostek Selenggarakan Jaminan Pensiun

Jakarta, Suara Karya -

JAKARTA (Suara Karya) : Pemerintah dukung PT Jamsostek (Persero) untuk melaksanakan program jaminan pensiun untuk pekerja formal di perusahaan swasta dan badan usaha milik negara. Apalagi ini juga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Berdasarkan UU SJSN, terdapat lima program jaminan sosial yang harus dilaksanakan untuk melindungi masyarakat secara umum. Dari lima program tersebut, Jamsostek sudah melaksanakan empat program jaminan sosial untuk pekerja formal di perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Keempat program yang sudah diselenggarakan Jamsostek meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).

“Jika memang Jamsostek siap menyelenggarakan program jaminan pensiun, pemerintah tidak ada masalah. Tentunya program ini juga penting bagi pekerja formal,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, kemarin.

Di lain pihak, Mustafa juga lantas mendorong Jamsostek untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan pelayanan bagi tenaga kerja. Apalagi dari sekitar 35 juta pekerja formal di perusahaan swasta dan BUMN, baru sekitar 8,5 juta orang yang menjadi peserta aktif dalam program Jamsostek dan sekitar 20 juta pekerja menjadi peserta nonaktif.

Terkait hal ini, Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga menyatakan kesiapan Jamsostek untuk menyelenggarakan program jaminan pensiun untuk pekerja formal (swasta dan BUMN). Ini karena Jamsostek sudah memiliki infrastruktur, sistem jaringan, sumber daya manusia, dan juga pengalaman untuk menyelenggarakannya.

Selain Jamsostek, menurut Hotbonar, PT Taspen dan PT Asabri sudah menyelenggarakan program jaminan pensiun, namun hanya untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan aparat TNI/Polri. Jadi, sejalan dengan implementasi UU Nomor 40 Tahum 2010 tentang SJSN, maka program jaminan pensiun untuk pekerja formal juga diperlukan, sehingga semakin banyak masyarakat yang terlindungi program-program jaminan sosial.

“Program-program dan manfaat jaminan sosial dibutuhkan oleh pekerja, termasuk jaminan pensiun. Apalagi Jamsostek sudah menyiapkan sistem dan formula untuk menyelenggarakannya. Namun, kita butuh payung hukum secara detail dalam bentuk PP (peraturan pemerintah), sehingga bisa menyelenggarakan jaminan pensiun untuk pekerja formal,” tuturnya.

Saat ini, lanjutnya, Ditjen Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan sedang membahas dan menggodok PP tentang pelaksanaan jaminan pensiun untuk pekerja formal oleh Jamsostek. Berdasarkan informasi yang ada diperkirakan PP ini akan diterbitkan pada tahun 2011 mendatang. “Kita sendiri sudah siap menyelenggarakan jaminan pensiun, tapi memang perlu aturan yang lebih detail. Ini terkait besaran iuran kepesertaan dan masalah lainnya,” tuturnya. (Andrian) (Andrian)
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan