10/08/2010

Penggunaan E-procurement dipercepat

Jakarta, Bisnis Indonesia -

JAKARTA: Pemerintah mulai 2011 akan mempercepat penggunaan e-procurement (pengadaan barang dan jasa secara online) kepada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengatakan tujuan dasar akselerasi penggunaan e-procurement adalah untuk mempercepat integrasi pasar nasional.

 

"Artinya lelang dari Medan bisa diikuti oleh orang Jawa Timur dari Jawa Timur. Jadi sekali daftar dia bisa ikut lelang di mana-mana," katanya kepada pers di Jakarta, hari ini.

 

Dia berharap dengan penggunaan e-procurement tersebut akan mendorong dunia usaha nasional terbiasa berkompetisi secara sehat. "Hasil kompetisinya paling tidak tiket pesawat hari ini lebih murah dibandingkan dengan 1997," ujarnya.

 

Kompetisi proses tender akan membuat harga cenderung semakin murah, maka dari itu Agus mengingatkan agar dalam proses tender tetap memprioritaskan kualitas barang.

 

Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Agus Prabowo menambahkan kunci untuk menghindari terjadinya wanprestasi akibat murahnya harga barang adalah dengan memperjelas spesifikasi kelengkapan dokumen lelang.

 

"Jadi kalau harga mau dibanting, pasti rugi sendiri. Contohnya, pengadaan meja, maka spesifikasi dokumennya harus dibuat detil seperti meja dari kayu jati, kualitas nomor satu, ukuran sekian, gambarnya sekian," tambahnya.

 

Lebih lanjut, Agus Rahardjo menuturkan integrasi e-procurement akan dikembangkan dengan membuat database harga barang-barang lelang yang bisa diakses oleh semua pengguna layanan e-procurement di seluruh Indonesia.

 

"Ini sudah harus ada pada 2012. Dengan integrasi e-procurement, hasil kontrak bisa diketahui semua layanan," ujarnya.

 

Saat ini, instansi pemerintah yang sudah menjalankan e-procurement tercatat sebanyak 156 instansi, sedangkan jumlah layanan sebanyak 73 LPSE (layanan pengadaan secara elektronik).

 

LPSE merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh kementerian/lembaga/perguruan tinggi/BUMN dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi ULP/pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.(er)  


hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan