05/08/2010

UU Ketenagakerjaan segera direvisi

Jakarta, Bisnis Indonesia -

JAKARTA,  Pemerintah meminta forum tripartit nasional merumuskan kembali revisi UU No.13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyusul rampungnya kajian tentang peraturan itu oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan revisi UU Ketenagakerjaan mendesak dilakukan, mengingat banyak keluhan dari pekerja/buruh dan para pengusaha terhadap sebagian perundangan itu.

Forum tripartit nasional terdiri dari unsur pemerintah, dalam hal ini Kemenakertrans, dari pengusaha, yakni asosiasi pengusaha nasional dan unsur pekerja/buruh yang terwakili dalam konfederasi serikat pekeria.

Menurut dia, UU Ketenagakerjaan terus mengundang kontroversi karena pekerja/buruh mengeluhkan praktik kontrak kerja yang tidak terkendali, sedangkan pengusaha resah dengan prosedur pemecatan yang rumit dan nilai pesangon besar.

Agar pikiran itu produktif, saya minta untuk dibicarakan lagi dalam forum tripartit nasional, karena kami menugaskan LIPI untuk mengkaji lebih jauh, sekaligus membuat komparasi politik perburuhan dengan negara lain,  katanya  kemarin.

Muhaimin berharap kajian lintas kementerian dapat dilakukan secara intensif, demikian juga proses revisi UU Ketenagakerjaan itu dapat dimulai tahun ini.

Semua pihak, lanjutnya, sudah menangkap ada kebutuhan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan, terutama mengenai outsourcing (alih daya) yang perlu dikelola lebih detail dan soal pesangon yang memberatkan investor baru.

Desakan revisi UU Ketenagakerjaan telah diserukan oleh kalangan pengusaha sejak 2006, mengingat proses pemutusan hubungan kerja (PHK) yang rumit dan nilai pesangon yang memberatkan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai UU Ketenagakerjaan merupakan salah satu undang-undang yang terburuk di dunia.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Chris Kanter menuturkan UU Ketenagakerjaan erat dengan iklim investasi di Indonesia.

Beberapa waktu lalu ada perusahaan asing yang akan melakukan PHK pada 5.000 orang karyawannya untuk efisiensi. Namun, karena UU terlalu memproteksi pekerja, perusahaan itu tidak dapat melakukannya, hingga memilih pindah ke Malaysia.

Ironisnya, hal ini berkonsekuensi pada 25.000 karyawan yang ada harus terkena PHK. Yang tadinya hanya 5.000 orang, kenyataannya sampai 25.000 orang, ujar Chris, baru baru ini.

Dia menilai hal tersebut hanya salah satu contoh, belum lagi kalau dihitung terkait dengan rencana investasi yang batal, padahal sudah banyak keinginan untuk merevisi UU itu, termasuk dari usulan Kadin, tetapi sampai kini belum direspons pemerintah.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K SBSI) Rekson Silaban mengatakan LIPI harus meneliti dampak riil dari UU Ketenagakerjaan.

Berdasarkan penelitian kami, walau terus mengeluhkan pesangon yang besar temyata hanya 1 % perusahaan yang mengalokasikan dana pesangon untuk pekerja, artinya kepatuhan pengusaha membayar pesangon juga patut dipertanyakan, paparnya.

Sanksi pelanggaran

K SBSI menginginkan revisi UU Ketenagakerjaan fokus pada penguatan sanksi pelanggaran sistem outsourcing dan pengawasan yang lemah dan ketiadaan sanksi membuat praktik kontrak kerja semakin tak terkendali.

Sebelumnya, Gerakan Masyarakat Pendukung Legislasi Tenaga Kerja yang Pro Perlindungandan HAM mendesak fraksi di DPR melakukan fungsi kelembagaan selama pembahasan tiga rancangan undang undang (RUU) bidang ketenagakerjaan.

Desakan dan tuntutan itu disampaikan oleh Gerakan Masyarakat yang merupakan gabungan elemen Migrant Care, Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K SBSI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Jala PRT (Pembantu Rumah Tangga).

Presidium KAJS Timboel Siregar menuturkan di bidang ketenegakerjaan terdapat tiga RUU yang akan direvisi dan ditetapkan menjadi prioritas program legislasi nasional DPR pada 2010.

Ketiganya adalah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Revisi UU No.39/ 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang semuanya merupakan inisiatif DPR. (fitri)

(R. Fitriana)
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan