27/07/2010

BPJS Jangan Bebani Tugas Komersial

Jakarta, Progresif jaya -

JAKARTA,  Progresif Jaya - Direktur Utama PT. Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, berdasarkan UU Asuransi atau UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan BUMN yang bisa berbentuk Perum atau PT. (Persero). Dalam hal ini, BUMN yang berfungsi sebagai BPJS bisa menjalankan fungsi secara utuh tanpa dibebani tugas komersial seperti halnya perseroan biasa.

"semua tergantung dari perintah pemerintah. Bahkan, Jamsostek siap menyelenggarakan program jaminan pensiun untuk pekerja formal (swasta). Selain itu, Jamsostek juga siap melaksanakan tugas untuk menjalankan program lainnya yang masih berhubungan dengan Jamsostek", kata Hortbonar saat menghadiri diskusi tentang urgensi BPJS di Jakarta, Rabu (21/7) lalu.

Sebut saja jaminan PHK / Pesangon atau tugas khusus untuk melayani pekerja sektor informal, seperti petani, nelayan,sopir angkutan, dan lainya. Kita sudah memikirkan infrastruktur, system, sumber daya manusia serta pengalaman untuk menyelenggarakannya.

Pada kesempatan itu dia juga menginginkan agar system jaminan sosial yang telah ada saat ini tetap dipertahankan, dimana kementrian BUMN tetap bertindak sebagai pengawas dengan menempatkan wakilnya di dewan komisaris.

Menurutnya, PT. Jamsostek (Persero) juga siap, jika harus mengubah status badan hukumnya dari persero menjad perum sesuai dengan sembilan prinsip Sistem Jaminan SosiaL Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004.

Dalam UU tersebut, diatur bahwa BPJS harus dijalankan dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial digunakan seluruhnya untuk kepentingan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Namun, mesti nantinya ada perubahan bentuk badan hukum dimana persero menjadi perum, namun dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan prinsip jaminan sosial nasional, sehingga tidak ada lagi kewajiban untuk membayar dividen.

Ia juga menilai system yang sudah ada saat ini telah berjalan dengan baik. Disamping itu pihaknya sudah merasakan manfaat pengawasan yang dilakukan oleh kementrian BUMN yang nilainya telah memiliki perangkat yang lengkap juga SDM yang memadai baik dalam pengalaman maupun sistem.

(Er/sk,ic)

hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan