06/07/2010

Ditunda, Sidang Gugatan UU Jamsos

Gambir, Warta Kota - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan 120 orang yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) terhadap pemerintah, Senin (5/7) slang. Penggugat menilai Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, dan delapan menteri telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalal melaksanakan Undang-Undang No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dari 11 Institusi yang digugat, hanya dua institusi saja yang hadir, yakni kuasa hukum dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sembilan tergugat lainnya tidakhadir, yaitu Presiden. Wakil Presiden, Ketua DPR, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan. Menteri Sosial, serta Menteri Pertahanan.

Ketidakhadiran sembilan tergugat itu membuat ketua ma-Jells hakim Ennld Hasanuddin menunda sidang. "Sesuai dengan hukum acara, akan dilakukan pemanggilan ulang," ucap Ennld. Penundaan sidang perdana itu membuat salah seorang penggugat, Said Iqbal, kecewa. Said menilai ketidakhadiran para tergugat sebagai ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat sekaligus peredukslan permasalahan SJSN sebatas permasalah-an buruh."Sistem Jaminan Sosial Nasional bukan semata-mata persoalan buruh, melainkan persoalan rakyat. Undang-undang Itulah yang nantinya menjamin kesehatan seumur hidup warga negara," ujarnya.

Gugatan Said dan kawan-kawan Itu dilakukan karena pemerintah dianggap lalal melaksanakan Undang-Undang No 40/2004. Undang-undang Itu menetapkan batas waktu maksimal bagi pemerintah untuk melaksanakan undang-undang tersebut, 19 Oktober 2009. Namun, hingga batas waktu tersebut, pemerintah tidak juga melaksanakan amanat undang-undang. yakni membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), (get)

hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan