02/07/2010

Pelanggar UU Akan Dipidanakan

 JAKARTA (Suara Karya): Perusahaan atau pengusaha yang melanggar Undang-Undang (UU) No 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) harus siap-siap mendapat gugatan hukum atau dipidanakan oleh aparat.

 

Aparat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) atau dinas tenaga kerja di daerah berhak mengajukan gugatan hukum atau tuntutan terhadap perusahaan maupun pengusaha yang terbukti melanggar UU Jamsostek. Sanksi hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50 juta berlaku bagi perusahaan yang tidak melaporkan gaji karyawan sebenarnya untuk iuran Jamsostek.

 

Bahkan, perusahaan yang melakukan pengulangan kesalahan tindak pidana ini untuk kedua kalinya atau lebih akan dipidana hukuman kurungan selama-lamanya delapan bulan. "Ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Direktur Operasi dan Pelayanan Jamsostek Ahmad Ansyori di Jakarta, kemarin.

 

Menurutnya, ketentuan sanksi itu tertuang dalam UU Jamsostek. Namun, selama ini penegakan hukum tergolong lemah dan terbukti dengan masih banyaknya pekerja yang belum menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan PT Jamsostek. Atau kalaupun menjadi peserta, upah atau gaji yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang diterima secara utuh setiap bulannya. "Memang tidak mudah menindaknya. Penegakan hukum atau pengawasan secara ketat pelaksanaan UU Jamsostek memang perlu dilakukan. Ini agar perusahaan peduli hak-hak pekerja yang harus dipenuhi," kata Ansyori.

 

Meski demikian, sebelum mengarah pada adanya tuntutan atau gugatan hukum, pihak PT Jamsostek terus berupaya melakukan pendekatan secara persuasif ke perusahaan-perusahaan terkait pelaksanaan program Jamsostek yang benar. Namun, apabila upaya itu tidak juga membuahkan hasil, aparat pengawas ketenagakerjaan berhak melakukan penindakan. "Dalam hal ini, aparat Kemennakertrans atau dinas terkait di daerah bisa melakukan proses lebih lanjut," tuturnya.

 

Seperti diketahui, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumut untuk Direktur PT MJM yang dinilai melanggar UU Jamsostek. Tuntutan terkait tidak membayar hak normatif pekerja, tidak memasukkan pekerja dalam program Jamsostek, dan tidak melaporkan adanya kecelakaan kerja di perusahaan dalam tempo 2x24 jam. (Andrian)

 

 

 

 

 

 

 

Laporkan Gaji Karyawan Sebenarnya, Pimpinan Perusahan Bisa Dikurung 6 Bulan

  • Kamis, 1 Juli 2010 | 13:59 WIB

JAKARTA -SURYA– Sanksi hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50 juta berlaku bagi perusahaan yang tidak melaporkan upah/gaji sebenarnya saat pembayaran iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Bahkan, perusahaan yang mengulangi kesalahan tersebut untuk kedua kalinya atau lebih, akan dipidana hukuman kurungan selama-lamanya delapan bulan sesuai ketentuan hokum yang berlaku, kata Direktur Operasional dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori.

“Ketentuan sanksi tersebut sebenarnya tertuang dalam UU No.3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tetapi tidak mudah menindaknya. Pengawasan ketat terhadap peraturan tersebut harus dilakukan agar perusahaan peduli dengan hak normatif pekerjanya,” kata Ansyori, Kamis.

Sebelum mengarah pada sanksi, lanjutnya, pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan dengan cara persuasif kepada perusahaan-perusahaan.

“Apabila upaya tersebut tidak juga membuahkan hasil, baru kami serahkan kepada pengawas ketenagakerjaan, dalam hal ini Kemenakertrans atau dinas terkait di daerah untuk dilakukan proses lebih lanjut,” jelasnya.

Ansyori menuturkan dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan program jamsostek berada di bawah wewenang Kemenakertrans, karena sebagai persero PT Jamsostek tidak berwenang melakukan atau mengambil upaya law enforcement (tindakan hukum).

Contoh pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak-hak normatif pekerja dalam pembayaran Jamsostek, Dinas Tenaga kerja Sumatera Utara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk Direktur PT MJM Medan yang dinilai melanggar UU Jamsostek.

Dalam kasus tersebut, ada tiga tuntutan ke perusahaan itu, yakni tidak membayar hak normatif pekerjanya, tidak memasukkan pekerja dalam program jamsostek dan tidak melaporkan adanya kecelakaan kerja di perusahaan itu dalam tempo 2×24 jam.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sumatera Utara Rapotan Tambunan menyatakan perusahaan yang melakukan pelanggaran serupa juga akan dilaporkan untuk diproses secara hukum hingga ke persidangan di pengadilan setempat.tri/B/Pos Kota

02 Juli 2010 | BP

Lagi, Pembobol Jamsostek Dibekuk

 

Gianyar (Bali Post) – Setelah membekuk Iwan Saptiko, residivis pembobol tabungan hari tua (THT) Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), polisi kembali membekuk Itsa Nursalam Ismail alias Icha (47). Itsa yang tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kresek, Banjar Suwung Batan Kandal, Sesetan, Denpasar ditangkap Rabu (30/6) sekitar pukul 20.00 wita.

 

Icha merupakan rekrutan Iwan sewaktu berada di Bali, kini harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Gianyar. Untuk memperlancar aksinya, residivis yang beraksi di Jawa dan Bali ini menggunakan orang baru untuk mengelabui petugas Asuransi. Niscaya, di Kantor Jamsostek Denpasar dengan bantuan dari Icha, residivis yang ke Bali bersama seorang wanita ini berhasil mengambil uang nasabah Jamsostek Rp 1.500.000. Icha dalam kasus pembobolan tabungan ini hanya berperan sebagai pengantar. ''Semua dokumen dan surat-surat asli tapi palsu dibuat oleh Iwan mantan Programer Jamsostek,'' ungkap Pahumas Kompol I Gede Sujana di sela-sela kegiatan peringatan HUT ke-64 Bahyangkara, Kamis (1/7) kemarin.

 

Anak buah Kasat Reskrim AKP Nengah Semadi ini berhasil menangkap Icha di rumah kontrakannya. Pelaku saat itu sedang berada di depan kamar seperti menunggu seseorang. Tim buser yang berjumlah tiga orang ini langsung membekuk pelaku tanpa perlawanan dan digiring ke Mapolres Gianyar Rabu sekitar pukul 20.00 wita.

 

Kesaksian saat penyidikan, perkenalan Icha dengan residivis pembobol tabungan Jamsostek ini saat sedang menonton bola pada 23 Juni 2010, oleh seorang temannya. Sejak itu Iwan terus datang ke rumah Icha yang selama di Bali mengaku sebagai Menajer Marketing Restoran di Jimbaran.

 

Hingga akhirnya, dimintai tolong oleh pelaku untuk mengurus pencairan tabungan. Meski mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah, karena pengakuan dari Iwan bahwa pemalsuan itu telah biasa dilakukan dan berhasil di Jawa, maka Icha pun membantu pelaku membobol dana tabungan nasabah Jamsostek cabang Pasuruan.

 

Setelah berhasil di Denpasar dengan menggunakan dokumen asli tapi palsu, pegawai Jamsostek yang kemudian mengetahui bahwa pencairan itu merupakan aksi penipuan, maka dilaporkan ke Polisi. Wajah Icha yang terekam melalui CCTV dengan mudah dikenali dan langsung dibekuk tim buser. (kmb16)

 

 

 

 

 

 

Masih Minim Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di Jamsostek

Catatan dari Diskusi Tentang Buruh di Makassar (1)

Jumat, 2 Juli 2010 | 03:23 WITA

JUMLAH perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar masih terbilang minim yang telah mendaftarkan para buruhnya/pekerjanya untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JJK) dan jaminan kematian (JK) pada PT Jamsostek.

Padahal, ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dari 5.050 perusahaan yang memiliki izin beroperasi dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar, baru kurang lebih 2.100 perusahaan yang telah mendaftarkan para buruhnya di PT Jamsostek.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengawasan Disnaker Kota Makassar Harun yang menjadi pembicara pada Diskusi Program Penanggulangan Kemiskinan pada Komunitas Buruh yang digelar di Warkop 76, Toddopuli, Makassar, Kamis (1/7).

"Ini artinya ada lebih 50 persen perusahaan tersebut belum mengindahkan aturan untuk melindungi tenaga kerjanya," ujar Harun.

Diskusi tersebut digelar Koalisi Pemberdayaan Masyarakat Sipil (KuPAS) yang didukung Ford Foundation dan Pemerintah Kota Makassar. Selain Harun, tampil sebagai pembicara lain adalah Haedir dari Divisi Hak Ekosob LBH Kota Makassar. Diskusi dipandu Agussalim, aktivis KuPAS. Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil hadir di acara ini.

Menurut Harun, salah satu yang dilakukan Pemkot Makassar untuk "memaksa" perusahaan-perusahaan, khususnya  yang bergerak di jasa kontruksi, mendaftarkan para buruhnya di PT Jamsostek, Wali Kota Makassar telah mengeluarkan surat edaran (SE) nomor 560/37/S.edar/Disnaker/VI/2010.

SE ini berisi perihal perlindungan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi.

Pada SE tersebut ditegaskan bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), BUMN atau BUMD, swasta nasional dan perorangan yang melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan fisik atau jasa konstruksi di Kota Makassar, diwajibkan mendaftarkan proyek dan tenaga kerjanya/buruhnya kepada Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar atau PT Jamsostek Kantor Cabang Makassar.

SE itu juga menegaskan bahwa setiap permintaan pembayaran atau pencairan termin pekerjaan fisik atau proyek pembangunan yang diajukan oleh penyedia jasa/kontraktor/pemborong kepada SKPD lingkup Pemkot Makassar dari termin I hingga termin terakhir, wajib melampirkan bukti setor atau potongan Jamsostek.

"Pelanggaran atas ketentuan ketenagakerjaan ini akan ditindaklanjuti dan diproses oleh Dinasker Kota Makassar sesuai peundang-undangan yang berlaku," tegas Harun.(jumadi mappanganro)

Tribun Timur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hingga Mei, Jamsostek Kanwil VIII Salurkan Dana PKBL Rp 435,81 Juta

Laporan: Hasriyani Latif

 

 

Kamis, 1 Juli 2010 | 22:42 WITA

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM -- Hingga Mei 2010, PT Jamsostek (persero) Kantor Wilayah VIII telah menyalurkan bantuan dana melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebesar Rp 435,81 juta. Dana sebesar ini berasal dari penyaluran program kemitraan Rp 282,98 juta dan bina lingkungan Rp 152,93 juta.

PKBL ini mencakup bantuan pinjaman dana kemitraan untuk UKM, bantuan hibah pendidikan dan pelatihan mitra binaan, pameran dan promosi, bencana alam, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, pengembangan sarana ibadah, serta pelestarian alam.

Di 2010, Kanwil VIII menargetkan jumlah penyaluran untuk pinjaman dana bergulir kemitraan sebesar Rp 3,16 miliar dan bantuan hibah sebesar Rp 755 juta.

Untuk Sulsel, di 2010 ini pinjaman dana bergulir kemitraan dianggarkan sebesar Rp 760 juta dan bantuan hibah sebesar Rp 430 juta. "Untuk bina lingkungan, penyaluran dana di Sulsel sebesar Rp 42,42 juta, yang terdiri dari bantuan beasiswa Rp 26,92 juta dan sarana ibadah Rp 15,5 juta," kata Wakil Kepala PT Jamsostek (persero) kanwil VIII, Yoto Susiswo.

Tak hanya PKBL, lanjutnya, ada juga bantuan program yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat tambahan bagi tenaga kerja yang dikemas dalam Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP).

Di tahun ini, kanwil VIII menargetkan jumlah penyaluran program DPKP sebesar Rp 8,52 miliar, yang terdiri dari dana bergulir Rp 5,75 miliar dan hibah sebesar Rp 2,77 miliar, dimana hingga Mei 2010, dana yang terealisasi mencapai Rp 2,25 miliar. (*)

 

 

hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan