10/06/2010

DPR Usul BPJS Dilakukan Satu Atap

Jakarta, Seputar Indonesia, 10 Juni 2010 -

PDF Print
Kamis, 10 Juni 2010
JAKARTA (SI) – Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Chusnunia mengusulkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tunggal atau satu atap.

Usulan tersebut akan diperjuangkannya dalam pembahasan RUU BPJS yang sedang dibahas di Komisi IX. Menurut dia,dalam BPJS tunggal nantinya terdapat bagian-bagian yang bertanggung jawab melaksanakan jaminan sosial sesuai tugasnya. ìKeberadaan BPJS tunggal dinilai dapat memudahkan konsolidasi program jaminan sosial dan sistem pengawasannya lebih rapi dibanding BPJS multi.

Selain itu,BPJS tunggal juga mengurangi kemungkinan terjadi overlapping antar program,î ujar Chusnunia kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Dia berpendapat, struktur dalam BPJS multi ada kecenderungan gemuk,tidak efisien,dan berpotensi sulit terkoordinasi. Nah,struktur yang gemuk tersebut juga akan berimbas pada anggaran.

Tak hanya anggaran untuk merealisasikan sistem jaminan sosial nasional, tapi anggaran rutin kesekretariatan BPJS. ìJika bentuknya BPJS multi, anggaran rutin (overhead kantor, gaji pegawai,dll) yang dibutuhkan adalah lebih banyak dibanding BPJS tunggal. Ada potensi pemborosan anggaran nonprogram jika menggunakan BPJS multi,î bebernya. Kelebihan BPJS tunggal akan meminimalisasi kerumitan dalam pembentukan kantor perwakilan BPJS nasional dan/atau BPJS Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Jika menggunakan model BPJS tunggal, kantor perwakilan BPJS di daerah juga akan merujuk pada BPJS nasional. Sebab,saat ini ada wacana munculnya BPJS daerah sebagai penyelenggara program jaminan sosial yang bersifat tambahan atau pelengkap dan berlaku untuk daerah tersebut. ìIni juga perlu diantisipasi.

Kalaupun nantinya ada BPJS daerah, strukturnya akan lebih simpel jika merujuk pada BPJS tunggal. Bayangkan, berapa banyak BPJS yang akan terbentuk dan berapa yang harus dikeluarkan untuk anggaran rutin nonprogram,î pungkasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Sumarjati Arjoso menyatakan,RUU BPJS merupakan usulan inisiatif dari Komisi IX. RUU tersebut termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2010.

Sebelum RUU Ini disahkan menjadi Undang-Undang (UU), keempat kandidat BPJS,yakni PT Askes,PT Jamsostek, Taspen, dan Asabri yang kini menyelenggarakan asuransi sosial,tidak bisa mengamban fungsi sebagai BPJS. ”Keempat kandidat BPJS tidak bisa mengemban fungsi sebagai BPJS jika RUU ini belum disyahkan.

Mereka masih berbentuk BUMN Persero, sedangkan ketentuan SJSN mengamanatkan BPJS berbentuk badan hukum wali amanah,”ujar Sumarjati. Untuk itu, RUU BRJS yang nanti menjadi payung hukum bagi BPJS, harus segera disahkan menjadi UU. (nurul huda)
(Nurul Huda)
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan