27/05/2010

Gaji Utuh Karyawan Tak Dilaporkan UU Jamsostek Perlu Segera Direvisi

Hotbonar Sinaga

[JAKARTA] Suara Pembaruan -  Penambahan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) belum signifikan. Pasalnya, pengawasan dan sanksi yang minim terhadap perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya menjadi peserta Jamsostek. “Risikonya wewenang untuk mengawasi bukan di PT Jamsostek, tetapi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans),” kata Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga kepada SP di Jakarta, Rabu (26/5).

Dikatakan, Kemnakertrans juga tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada wewenang di daerah karena adanya otonomi daerah. Pengawasan menjadi desentralisasi dan makin sulit. Untuk itu, perlu revisi UU 3 / 1992 tentang Jamsostek.

Sebelumnya Menakertrans Muhaimin Iskandar mengakui hal yang sama. Dia meminta DPR dan pemerintah memikirkan kewenangan Kemnakertrans melalui Kantor Wilayah (Kanwil) di daerah terutama daerah yang banyak perusahaan/industri seperti Batam, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Muhaimin menjelaskan, banyak pengusaha yang tidak mengikutsertakan karyawan menjadi anggota Jamsostek. Seiring dengan itu masih ada kekurangan tenaga pengawas ketenagakerjaan. “Mulai tahun ini, saya mengusulkan agar perekrutan pengawas diperbanyak,” kata dia.
Menurut Hotbonar, rata-rata peningkatan kepesertaan Jamsostek hanya 500.000 orang per tahun.
“Setiap tahun sebenarnya penambahan bisa mencapai 2,5 juta orang. Namun, pengurangannya juga karena terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1,5 orang. Jadi hanya bertambah 500.000 orang,” kata dia.

Hotbonar menambahkan, banyak perusahaan yang mengikutsertakan karyawan di Jamsostek tidak melaporkan gaji karyawan secara utuh. “Mereka hanya melaporkan gaji pokok saja sehingga yang didapat karyawan dari Jamsostek sedikit,” kata dia.

Permasalahan lain, kata dia, hampir semua perusahaan outsourcing di Indonesia tidak mengikitsertakan karyawan dalam program Jamsostek. “Padahal dalam UU tidak membedakan antara karyawan outsourcing dengan karyawan tetap,” kata dia.

Tak Lapor

Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit (SPTSK) SPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengatakan, sekitar 20 % perusahaan di Kabupaten Bandung tidak melaporkan gaji karyawan secara benar kepada Jamsostek. Bahkan, ada yang melaporkan di bawah ketentuan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Kabupaten Bandung 2010 sebesar Rp 1.060.500 per bulan. “Apa yang dilakukan perusahaan tersebut sangat merugikan karyawan karena santunan JHT (Jaminan Hari Tua) yang diterima karyawan saat PHK akan kecil karena tidak dihitung sesuai upah take home pay,” kata Roy.

Roy menyebutkan, UMK Kab Bandung yang berlaku pada tahun 2010 adalah Rp 1.060.500 per bulan. Saat ini di Kab Bandung ada 225 perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 250.000 orang.

Dia menambahkan, laporan perusahaan yang tidak sesuai upah tersebut untuk meminimalisir biaya yang harus dibayar ke pihak Jamsostek. Perusahaan menganggap biaya yang harus dibayar terlalu besar dan memberatkan pengusaha.

Roy mengakui hal itu terjadi karena pengawasan dari pihak Dinas Tenaga Kerja terhadap pihak perusahaan sangat lemah. Pengawas selalu menerima laporan yang disampaikan perusahaan tanpa melakukan pengecekan ke lapangan atau bertanya kepada karyawan secara langsung.
Menurut Roy, alasan dari pihak Dinas Tenaga Kerja tentang kurangnya tenaga pengawas lapangan kurang tepat karena tahun ini khusus untuk Kabupaten Bandung telah ditambah sebanyak 120 orang tenaga pengawas lapangan. [E-8]

hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan