19/05/2010

Peta Jalan Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional

, Harian Pelita, Rabu 19 Mei 2010 -

UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah terbit pada tahun 2004. Adalah harapan kita, setelah itu kita bisa mewujudkan apa yang terkandung didalam UU No 40/2004, agar setiap warga negara Indonesia memperoleh perlindungan sosial yang layak, sejak lahir hingga meninggal dunia. Hal ini juga untuk mewujudkan amanat konstitusi, mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan sosial. Suatu hal yang bahkan perlu dipertimbangkan langkah percepatan untuk mewujudkan UU SJSN itu, mengingat ketertinggalan Indonesia dalam penyelenggaraan program jaminan sosial dibanding negara-negara lainnya.

Sebagai alasan perlu dikemukakan, pertama, bahwa sebagian besar rakyat Indonesia belum terlindungi program Jaminan Sosial yang layak. Oleh karena itu baik cakupan kepesertaan, manfaat maupun jenis program Jaminan Sosial yang dinikmati rakyat harus ditingkatkan dan diperluas, sehingga suatu saat, seluruh rakyat Indonesia tercakup dalam program Jaminan Sosial, sebagaimana termaktub dalam UU No 40/2004, yaitu Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Kedua, melakukan perbaikan pada penyelenggaraan program Jaminan Sosial yang telah berjalan, agar kelangsungan program lebih terjamin; dan ketiga, meningkatkan kemampuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ada untuk mengantisipasi perkembangan program Jaminan Sosial. Keempat, bahwa semua itu harus dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kelayakan program.
Dengan demikian, diperlukan sebuah peta jalan, agar implementasi UU No 40/2004 dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan berkelanjutan yaitu memberi rasa aman sosial bagi setiap warga negara, sejak lahir hingga meninggal dunia.

Kelembagaan

SESUAI dengan UU No 40/2004, aspek kelembagaan menduduki tempat yang penting. Pertama, berdirinya lembaga Dewan Jaminan Sosial Nasional, sesuai dengan UU No 40/2004, Bab IV pasal 6. Alhamdulillah, Dewan Jaminan Sosial Nasional telah terbentuk.

Selanjutnya, perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, sesuai Bab VIII, pasal 52 ayat 2 dimana PT (Persero) Jamsostek, PT (Persero) Askes, PT (Persero) Taspen, dan PT (Persero) Asabri diwajibkan menyesuaikan diri selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah UU No 40/2004 diundangkan. Dengan demikian, menurut UU No 40/2004, setidaknya akan ada 4 (empat) Badan Penyelenggra SJSN, yaitu BPJS Askes, BPJS Kamsostek, BPJS Taspen, dan BPJS Asabri. Penyesuaian itu untuk dapat memenuhi penyelenggaraan progran Jaminan Sosial yang menerapkan prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program untuk sebesar-besar kepentingan peserta (Bab II, pasal 4). Selanjutnya dikatakan, bahwa pembentukan Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial (BPJS) harus melalui Undang Undang (Bab III pasal 1). BPJS, mestinya sudah harus terbentuk selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2009. Inilah satu masalah yang harus segera diselesaikan, antara lain melalui pembahasan RUU BPJS, yang sekarang sedang dibahas di DPR (Komisi IX), termasuk apakah diperlukan BPJS lain di luar keempat BPJS tersebut.

Namun, sebagaimana keterlambatan yang terjadi di masa silam, ternyata masih ada perbedaan pendapat tentang bentuk BPJS, apakah BUMN khusus atau BPJS sesuai dengan UU No 40/2004. Satu hal yang sebenarnya merupakan perdebatan ulang. Sebab, masalah ini juga sudah menjadi perdebatan ketika membahas RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang mengalami revisi sebanyak 56 kali sebelum diajukan ke DPR.

Disarankan, agar segera ditemukan jalan keluar, agar implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat segera dimulai. Jalan keluar itu sebaiknya sesuai dengan UU No 40/2004. Implikasi bentuk BUMN khusus, akan berarti diperlukan UU BUMN khusus dan perubahan UU No 40/2004. Selain belum tentu merupakan jalan keluar yang lebih baik, juga berarti penundaan implementasi program Jaminan Sosial Nasional yang telah banyak diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. Aspek kelembagaan ini perlu segera dipecahkan, khususnya oleh pemerintah, sebelum kita melangkah lebih jauh didalam melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Perluasan kepesertaan dan cakupan program

PERLUASAN kepesertaan dan cakupan program Jaminan Sosial akan berjalan seiring. Semakin luas cakupan program Jaminan Sosial sudah tentu akan berdampak semakin meningkatnya jumlah peserta program Jaminan Sosial. Keduanya, menurut UU No 40/2004 akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kelayakan penyelenggaraan program Jaminan Sosial. Karena itu disarankan untuk menyusun sebuah skenario makro, atau the road map, perluasan kepesertaan dan cakupan program Jaminan Sosial, termasuk penerbitan berbagai perundangan yang diperlukan untuk melandasi peta jalan itu. The road map itu, sudah tentu akan dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewenangan BPJS yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
The road map program Jaminan Sosial

PROGRAM Jaminan Kesehatan merupakan program Jaminan Sosial yang pertama yang diperlukan dalam pejalanan hidup manusia. Karena itu, program Jaminan Kesehatan juga merupakan prioritas perluasan dan peningkatan cakupan program Jaminan Sosial. Program Jaminan Sosial lainnya, diselenggarakan dengan mempertimbangkan kelayakan program, baik dari aspek kemampuan penyelenggaraan maupun kemampuan sarana dan pembiayaan/beban iuran.

Untuk itu, berbagai peraturan perundangan (Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden) yang diperlukan harus diterbitkan terlebih dahulu, antara lain yang terkait (antara lain) dengan:

1. Besaran iuran dan manfaat masing-masing program Jaminan Sosial.

2. Ketentuan mengenai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan UU No 40/2004, terkait manfaat yang komprehensif, ketentuan tentang pemberian pelayanan dan pembayaran (managed healthcare concept), tarif dan daftar obat.

4. Ketentuan mengenai perubahan sistem pensiun PNS/TNI/Polri sesuai UU No 40/2004.

5. Ketentuan mengenai investasi.

6. Ketentuan mengenai peran Pemerintah Daerah.

7. The road map atau pentahapan pelaksanaan program Jaminan Sosial.

Secara rinci dan makro, peta jalan itu disarankan sebagai berikut:

JAMINAN KESEHATAN

1. Kelompok PNS/Penerima Pensiun, termasuk purnawirawan anggota TNI/Polri, telah diselenggarakan melalui PT (Persero) Askes. Perlu dipertimbangkan kepesertaan anggota TNI/Polri aktif dalam program Jaminan Kesehatan yang sama. Untuk itu, diperlukan Peraturan Pemerintah penugasan BPJS (d/h Askes) dan Jaminan Kesehatan bagi anggota TNI/Polri aktif.

2. Kelompok Tenaga Kerja Swasta: Sebagian sudah tercakup dalam Program Jamsostek, sebagian telah memperoleh Jaminan Kesehatan program perusahaan dan sebagian besar (nonformal) belum memperoleh Jaminan Kesehatan. Apabila tetap diserahkan pada BPJS Jamsostek, diperlukan penyesuaian sesuai dengan UU No 40/2004, menerapkan prinsip-prinsip managed healhtcare concept dan manfaat yang komprehensif. Pentahapannya, dimulai dari kelompok formal untuk kemudian mencakup kelompok nonformal.

3. Masyarakat miskin dan tidak mampu: Segera dapat dimulai sebagai peserta penerima bantuan iuran. Program Jamkesmas yang sudah ada perlu dipertimbangan dengan menerapkan pendekatan SJSN. Karena itu, diperlukan keputusan lembaga penyelenggara BPJS yang bertugas menyelenggrakan peserta JK penerima bantuan iuran. Disarankan untuk dititipkan pada BPJS Askes Indonesia.

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

1. Kelompok PNS/TNI/Polri: Disarankan untuk segera diberikan pada kelompok PNS/TNI/Polri, sebagai perluasan program, mengingat program ini belum dimiliki oleh PNS/TNI/Polri.

2. Kelompok Tenaga Kerja Swasta secara bertahap diperluas ke sektor nonformal.

JAMINAN HARI TUA

1. Kelompok PNS/TNI/Polri: Diperlukan pertimbangan besaran manfaat yang diberikan. Hal ini terkait dengan perbaikan gaji, bukan remunerasi.

2. Kelompok Tenaga Kerja Swasta: Diperlukan perubahan sistem penyelenggaraannya, sehingga penerimaan JHT hanya diberikan ketika memasuki masa purna tugas.

3. Kelompok Tenaga Kerja nonformal: Diberikan secara bertahap.

JAMINAN PENSIUN

1. Kelompok PNS/TNI/Polri: Diperlukan perubahan sistem sesuai UU No 40/2004. Iuran terutang (PSL) yang selama ini belum dibayarkan pada PT Taspen diperhitungkan sebagai utang negara, yang harus dibayarkan ke BPJS secara bertahap. Perlu dipertimbangkan peningkatan manfaat, sejalan dengan perbaikan gaji (bukan remunerasi).

2. Kelompok Tenaga Kerja Formal: Diberikan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kemampuan pemberi kerja, yang dalam hal ini tidak akan memberatkan pemberi kerja/perusahaan, mengingat konsep Jaminan Pensiun yang akan diterapkan tidak memberlakukan Iuran Terutang/PSL ( Past Service Liability). Dewan Jaminan Sosial Nasional menetapkan skenario makro pengembangan Jaminan Pensiun, sehingga seluruh tenaga kerja swasta dapat memperoleh Jaminan Pensiun dalam jangka waktu 15 tahun.

3. Kelompok masyarakat miskin/tidak mampu: Diberikan secara bertahap, sebagai Jaminan Pensiun Sosial, sebagai perluasan program JP yang dananya diperoleh dari nilai tambah investasi dana JP dan subsidi negara sebagai peserta penerima bantuan iuran.

JAMINAN HARI KEMATIAN (JKM)

1. Kelompok PNS/TNI/Polri: Diberikan untuk melengkapi program Jaminan Sosial yang telah diterima. Dipertimbangkan besaran JKM yang akan diterima, yang berasal dari hasil investasi dana Jaminan Sosial/iuran peserta.

2. Kelompok Tenaga Kerja Formal: Merupakan perbaikan dari program yang sudah berjalan. Disesuaikan dengan UU No 40/2004, terkait sumber dananya, baik dari hasil investasi dana/iuran peserta.

3. Kelompok Tenaga Kerja Nonformal: Diberikan secara bertahap, berdasar peta jalan yang akan ditetapkan.

4. Kelompok Masyarakat Miskin/Tidak Mampu: Diperlukan subsidi negara sebagai peserta penerima bantuan iuran dengan mempertimbangkan kelayakan/kemampuan negara.
Kesimpulan/Penutup

DENGAN mempertimbangkan berbagai aspek dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial sebagaimana dikemukakan di atas, setidaknya diperlukan 15 tahun untuk dapat memberikan seluruh program Jaminan Sosial bagi warga negara Indonesia sesuai dengan UU No 40/2004. Hal ini disebabkan, oleh karena diperlukan masa transisi setidaknya 15 (limabelas) tahun untuk dapat memberikan program Jaminan Pensiun bagi seluruh tenaga kerja swasta.

Meskipun demikian, universal coverage suatu program Jaminan Sosial, misalnya Jaminan Kesehatan, dapat segera diselenggarakan dengan upaya khusus sesuai dengan kemampuan negara. Political will negara, dalam hal ini sangat menentukan.(Dr Sulastomo MPH, AAK, mantan Ketua Tim SJSN).

hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan