01/04/2010

Pengusaha Abaikan Hak Kesehatan Pekerja di Kota Bandung, 1.250 Perusahaan Langgar UU

BANDUNG, Galamedia -

Sebanyak 1.250 dari 5.000 perusahaan yang ada di Kota Bandung melanggar Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Poin yang dilanggar salah satunya mengenai hak kesehatan para pekerja yang seharusnya dipenuhi tanpa mengenal status pekerja.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Yosef Saiful Akbar saat ditemui wartawan di ruang Komisi D DPRD Kota Bandung, Jln. Aceh, Rabu (31/3). Menurut Yosef, data tersebut diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bandung. Hingga saat ini, lanjutnya, dari 5.000 perusahaan yang ada, sudah sekitar 75% yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerjanya. Baik ikut program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) atau asuransi kesehatan lain, termasuk yang diurus oleh perusahaan.

"Namun dari jumlah itu, ada juga yang belum, dengan alasan mereka tidak memberikan jaminan kepada pekerja yang statusnya masih kontrak," katanya.

Padahal, lanjut Yosef, secara filosofis mereka yang bekerja berhak mendapat jaminan kesehatan, baik jaminan kesehatan keluarga maupun jaminan hari tua. Selain karena sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, masalah jaminan kesehatan dan jaminan hari tua sudah menjadi hak para tenaga kerja.

"Untuk jaminan kesehatan, tidak hanya si pekerja saja yang dapat, tapi juga keluarganya," tegasnya.

Yosef tidak mempermasalahkan apakah pengusaha mengerjasamakan layanan kesehatan ini dengan Jamsostek atau tidak. Yang penting pelayanan dan hak yang didapat saat akan mengurus masalah kesehatan standarnya sama dengan Jamsostek.

Menurut Yosef, Komisi D berencana akan mengundang Disnakertrans, pengusaha, serikat pekerja, dan pengawas. Pertemuan dilakukan untuk mengetahui data lengkap berapa banyak karyawan yang sudah mendapat jaminan kesehatan. Di samping itu juga menanyakan alasan para pengusaha yang hanya memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan tetap.

Selain masalah jaminan kesehatan, tambah Yosef, Komisi D juga akan mendorong agar tahun ini tidak ada pelanggaran normatif di lingkungan tenaga kerja. Diharapkan tidak akan ada masalah ketenagakerjaan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ((B.114/mra.job)**)
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan